Pemprov Sumsel Bentuk Tim Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Api-Api

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera membentuk tim percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Tim tersebut bertugas menyelesaikan dampak lingkungan dan tata ruang, usai bergesernya rencana pembangunan KEK Tanjung Api-Api dari lokasi semula.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Senin (7/1) menyebutkan pergeseran lokasi KEK Tanjung Api-Api tidak jauh dari pantai.

“Oleh karena ada perubahan tersebut sehingga diperlukan Amdal dan tata ruang. Jadi tugas tim menyelesaikan rencana tata ruang dan wilayah yang diharapkan selesai secepat mungkin,” katanya, dikutip dari Antara.

Menurut Herman, Amdal secepatnya diselesaikan karena kewenangannya ada di provinsi. Diharapkan pembangunan KEK sudah bisa dimulai pada pertengahan tahun.

Perubahan lokasi tersebut disebabkan mahalnya ganti rugi yang terlampau mahal di lokasi sebelumnya. Akibatnya pembebasan lahan seluas 2.030 hektare (ha) sulit untuk direalisasikan.

Bahkan, lanjut dia, dari luas lahan tersebut yang berhasil dibebaskan baru 67 hektare saja.

“Jadi masalah lahan inilah yang membuat KEK sulit direalisasikan karena terbatasnya dana pembebasan serta lokasinya yang masih terlalu jauh dari bibir pantai,” paparnya.

Mengingat tingkat kesulitan pembebasan lahan, pihaknya pun mengajukan permohonan revisi lokasi dan telah disetujui.

"Kalau kami minta perpanjangan untuk hal tersebut percuma saja, paling diberi waktu 3 bulan dan itu tidak mungkin selesai," kata dia.

Ia menyebutkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga bersedia memberikan lahannya sehingga sudah tidak ada masalah lagi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, disebutkan keluarga besar Ryamizard Ryacudu telah bersedia menyerahkan lahan yang dimiliki untuk pembangunan KEK tanpa ganti rugi. Lahan milik keluarga Ryamizard tersebut seluas 2.500 ha. Berlokasi di bibir pantai Sungsang, lahan tersebut tak jauh dari 67 ha yang telah dibebaskan pemprov.

“Jadi tidak perlu lagi melaksanakan pembebasan lahan lagi karena tidak perlu ganti rugi,” kata Herman, dilansir dari Antara, Sabtu (5/1).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan tak mampu menyembunyikan kekhawatirannya atas keberlangsungan dan keberlanjutan tiga KEK yang telah diusulkan sebagai proyek investasi namun tidak jelas kapan akan beroperasi. Ketiga KEK tersebut adalah KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Api-Api (Sumatra Selatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

"Saya mulai was-was terhadap beberapa KEK yang sebenarnya sudah dalam dua atau tiga tahun ini dirancang dan diharapkan bisa diresmikan. Paling tidak ada tiga yang tidak jelas kapan beroperasi," kata Darmin ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Februari 2018.

Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut pun mengusulkan beberapa proyek investasi KEK yang terkendala tersebut untuk dihentikan saja, apabila tidak ada perkembangan dalam kurun satu tahun.

"Untuk apa kami menyimpan beberapa KEK yang tidak jelas kapan beroperasi. Nanti kami akan rapat lagi Juli atau Agustus (2018), kalau ada perkembangannya berarti akan terus," kata Darmin.

Diakui masalah pembebasan lahan menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan KEK tersebut.

Untuk diketahui, pemerintah sudah menetapkan 12 KEK untuk mendorong potensi ekonomi di daerah kawasan sekitar. Dari 12 KEK itu, baru setengahnya yang telah beroperasi, yakni Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Mandalika (NTB), Arun Lhokseumawe (Aceh), dan Galang Batang (Bintan).

Enam KEK lainnya, yaitu Tanjung Api-api (Sumatra Selatan), Morotai (Maluku Utara), Bitung (Sulawesi Utara), Maloy Batuta Trans-Kalimantan (Kalimantan Timur), Sorong (Papua), dan KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung masih dalam pembangunan. (Fin Harini)