Pemerintah Kaji Potensi Lahan Persawahan Baru Antisipasi Krisis Pangan

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi covid-19.

Untuk itu, pemerintah menyatakan akan melakukan case study di wilayah yang sudah ditentukan dalam waktu tiga minggu ke depan. Adapun luas lahan sawah yang berpotensi dikembangkan kira-kira lebih dari 255 ribu hektare (ha) yang berada di Kalimantan Tengah.

Dari luasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan dalam tiga pekan ke depan, upaya pembukaan sawah baru akan terfokus pada lahan sebesar 164.598 ha.

“Di mana dari jumlah tersebut yang sudah punya jaringan irigasi adalah sebesar 85.456 ha, dan ada sekitar 57.195 ha yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh keluarga transmigran di sana, dan juga ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142 ha,” paparnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (13/5).

Airlangga mengatakan, kajian yang akan dilakukan pada lahan tersebut adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kemudian akan dilaksanakan juga review Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T), serta kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan pihaknya sudah siap untuk menjalankan proses kajian selama tiga minggu ke depan itu. Setelah dikaji, Kementerian Pertanian (Kementan) pun sudah siap menangani pengembangan lahan tersebut, khususnya lahan rawa gambut seluas 164 ribu ha.

“Dalam tahap pertama di 2020, kami akan berkonsentrasi pada (lahan seluas) 164 ribu ha dulu, karena penanganan di lahan rawa itu dibutuhkan extra power. Ini tidak seperti lahan sawah di Jawa atau dataran rendah/gunung, dia membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan sambil menunggu pematangan lahan yang sebesar 250–300 ribu ha yang masih berpotensi untuk dikembangkan,” ujarnya.

Baca Juga:

• SPI Dukung Redistribusi Tanah HGU Habis dan Terlantar
• Jumlah Provinsi Defisit Beras Mulai Berkurang
• Jaga Produksi, Pemerintah Ingatkan Petani Tidak Alih Fungsikan Lahan
• Alih Fungsi Lahan Tak Teratasi, Ketahanan Pangan Tak Akan Tercapai

Dalam pengembangan lahan tersebut, lanjut dia, harus diperhatikan juga masalah kepemilikan lahan dan ketersediaan sumber daya manusianya, yaitu para petani yang akan mengolahnya. Menurutnya, untuk lahan seluas 1 (satu) ha dibutuhkan minimal 2-3 petani sehingga untuk lahan seluas 100 ribu ha, harus ada sekitar 300 ribu petani yang dimukimkan di sana.

“Belajar dari kegagalan yang lalu adalah kita kekurangan petani di situ, sehingga setelah selesai serbuan tanah, satu musim ditinggalkan oleh petaninya, jadi lahan itu tertinggal lagi. Maka itu, kami berharap di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, kita akan mempersiapkan dengan lebih matang, dan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” terang Mentan.

 

Klaim Stabil
Selain rencana membuka lahan persawahan baru tersebut, pemerintah juga mengontrol ketersediaan stok dan kestabilan harga bahan pangan pokok, khususnya dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menjelang Idulfitri 2020.

Untuk beberapa komoditas, Airlangga mengklaim harga relatif stabil. Perubahan harga tidak signifikan.

Namun, lanjutnya, terdapat komoditas yang mendapat perhatian khusus. Yakni, gula pasir, bawang merah dan bawang putih.

Harga gula pasir diakui masih lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu senilai Rp17.650 per kilogram (kg) di pasar tradisional, sedangkan di pasar modern senilai Rp12.500 per kg. Sementara, harga bawang merah 51.950 per kg dan bawang putih 37.100 per kg.

“Terkait harga gula ada beberapa impor yang jadwalnya tertunda, karena ada beberapa negara yang melakukan lockdown. Namun, kita juga akan mengalihkan gula rafinasi kepada pasar, jadi harga akan bisa ditekan ke bawah. Untuk bawang putih, rencana impor sudah masuk di lapangan berdasarkan data yang ada. Kalau bawang merah tidak ada rencana impor, karena ada daerah di Indonesia yang mampu berproduksi besar,” kata Airlangga.

Menko juga menjelaskan bahwa pada April 2020 ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi deflasi pangan sebesar 0,13%, dan ini menunjukkan permintaan menurun. Tetapi, inflasi bahan pangan pada April 2020 yang sebesar 5,04%, lebih tinggi daripada inflasi pada periode sama tahun lalu yang sebesar 2,29%.

“Jadi, ini masalah distribusi yang perlu didorong (dari sentra produksi ke konsumen). Saya juga ingin mengingatkan untuk (oknum) yang memanfaatkan situasi (menaikkan harga bahan pangan) sudah dimonitor oleh Satgas Pangan, termasuk soal pelelangan gula,” pungkasnya. (Rheza Alfian)