Pemerintah Dorong Ekspor Pisang dan Nanas

JAKARTA - Pemerintah berupaya mendorong ekspor buah-buahan terutama pisang dan nanas. Produk hortikultura ini diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor Indonesia mengingat potensinya cukup besar. Dengan adanya ekspor buah-buahan, diharapkan defisit neraca perdagangan dapat menyusut.

"Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Menurutnya, holtikultura Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7% dari PDB Hortikultura,” ujarnya.

Susiwijono menyebutkan, sektor non migas termasuk produk hortikultura masih membukukan surplus sepanjang tahun lalu. Pada neraca perdagangan 2018, Indonesia mengalami defisit sebesar US$8,56 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2018 mencapai US$180,06 miliar atau meningkat 6,65% dibanding periode yang sama tahun 2017. Sementara, pada periode yang sama impor Indonesia tercatat sebesar US$188,62 miliar atau tumbuh 20,15%.

Namun, jika dirinci, ekspor non migas masih membukukan surplus. Pada periode tersebut, ekspor nonmigas mencapai US$162,65 miliar. Sedangkan, impor nonmigas mencapai US$158,81 miliar. Dengan demikian, nonmigas masih mencatatkan surplus US$3,84 miliar.

Sementara itu, pada Semester I – 2019 ini, defisit masih tercatat sebesar US$1,93 miliar. Nonmigas membukukan surplus US$2,85 miliar sedangkan migas membukukan defisit US$4,78 miliar.

Menurutnya, surplus ini menunjukkan bahwa potensi ekspor non migas masih sangat besar. Bila dioptimalkan, potensi tersebut dapat memberikan kontribusi positif serta mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia.

“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan tersebut,” tambahnya.

Replikasi Program
Karena itu, demi mendongkrak ekspor produk hortikultura, pemerintah ingin mereplikasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam ekspor pisang dan nanas. Pemerintah mengharapkan daerah lain dapat mengikuti keberhasilan Pemkab Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas melalui kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT PT Great Giant Pineapple (GGP) dengan petani tersebut.

Pada tahap awal, kata dia, pemerintah akan melakukan  pengembangan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster. Hal ini dilakukan melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan masyarakat, di 13 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

"Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani," tambahnya.

Setelah program pengembangan hortikultura ini menjadi program prioritas nasional, lanjutnya, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan. Yakni, penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan melalui program Reforma Agraria. Kemudian, peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk hortikultura.

Kebijakan lainnya adalah peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan akses pasar melalui e-commerce dan Program Kemitraan Ekonomi Umat, penyediaan dukungan sistem logistik, dan pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kawasan produksi.

Terakhir, pemerintah akan memberi dan dukungan kebijakan tarif dan diplomasi perdagangan internasional.

Susiwijono menambahkan pemerintah daerah juga akan mendukung dengan cara menyediakan lahan bahkan ada pula skema penyediaan lahan oleh petani yang didukung dan difasilitasi Pemda. Pemerintah juga akan menguatkan kelembagaan petani dan membangun koperasi, memberikan dukungan akses pembiayaan dan bantuan sarana produksi, serta membantu melakukan pendampingan kepada petani.

PT GGP melalui program Creating Share Value telah melakukan kerja sama kemitraan dengan kelompok tani atas dasar pemberdayaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk melakukan budidaya atau produksi pisang yang berdaya saing dan berkualitas ekspor.

“Semoga melalui FGD ini, kita dapat membahas dan memutuskan berbagai upaya persiapan, sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kawasan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah. Kita akan langsung menindaklanjutinya dengan kegiatan konkret di semua daerah yang telah menyatakan komitmennya,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

FGD ini sendiri, merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik GGP di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura, terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia.

Namun, Susiwijono mengakui, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura. Pertama, terkait dengan minimnya Sumber daya Manusia (SDM) dan kelembagaan petani yang masih lemah. Kemudian, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

“Solusinya perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor, supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan bisa bersaing di pasar global,” tuturnya.

FGD ini dihadiri oleh 13 Bupati/Wali Kota dari daerah-daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana. Lalu, daerah yang sudah dilakukan desk-study oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah; serta daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.

Para Pejabat Eselon 1 dari pusat yang hadir sebagai Narasumber dalam FGD ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso. (Kartika Runiasari)