13 Maret 2019
13:22 WIB
Editor: Agung Muhammad Fatwa
JAKARTA – Baru mulai digarap sejak Desember 2018 lalu, perkembangan pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74,82 km dinilai cukup pesat. Cepatnya progres pembangunan dikarenakan lancarnya pembebasan lahan yang diperlukan. Sampai saat ini saja diklaim 29,18% dari lahan telah sukses dibebaskan.
Kementerian PUPR mencatat, secara total lahan yang telah dibebaskan untuk Tol Banda Aceh-Sigli sudah sepanjang 21,83 km. Khusus di seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang), lahan yang sudah dibebaskan sepanjang 12,68 km dari total panjang 14,71 km.
“Saat ini sudah bisa land clearing. Melihat lahan yang dibebaskan merupakan tanah warga saya kira progresnya sangat cepat sekali,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari laman resminya, Rabu (13/3).
Untuk diketahui, pemerintah menggunakan skema dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai upaya untuk mendukung pembebasan lahan.
Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Sugeng Rochadi mengatakan, kesuksesan dalam percepatan pembebasan lahan ruas tol tersebut merupakan kolaborasi dari kerja sama masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah.
“Animo masyarakat untuk membantu pengadaan lahan sangat besar sehingga proyek jalan tol ini dapat berjalan dengan baik. Insyaallah di akhir tahun 2019 ini pembangunan seksi 4 gate to gate bisa selesai,” tuturnya.
Tol Banda Aceh-Sigli merupakan salah satu ruas Tol Trans-Sumatra yang menjadi proyek strategis nasional. Tol Banda Aceh-Sigli itu diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari sekitar 2-3 jam menjadi 1 jam perjalanan.
Secara keseluruhan, ruas tol Banda Aceh-Sigli ini nantinya terbagi menjadi enam seksi, yakni Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (25,2 km), Seksi 2 Seulimeum-Jantho (6,1 km), Seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km), Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14,7 km), Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro (7,7 km), dan Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam (5 km).
Adapun total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas tol ini mencapai Rp12,35 triliun. Sesuai kontrak, jalan tol Banda Aceh-Sigli ini ditargetkan rampung pada Maret 2021. Direncanakan, tiap seksi selesai secara bertahap mulai dari pertengahan tahun 2020, tergantung dari kecepatan pembebasan lahannya.
Kota Tanpa Kumuh
Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Aceh, tepatnya di Kawasan Seutui-Sungai Krueng Daroy, Kota Banda Aceh.
Asal tahu saja, kawasan Krueng Daroy terletak pada sisi bagian Timur dekat dengan situs cagar budaya Taman Sari Gunongan yang sangat terkenal dalam sejarah Kesultanan Nanggroe Aceh Darussalam.
Terhitung, kawasan itu memiliki luas 38,26 ha yang mencakup lima kelurahan, yakni Gampong Neusu Jaya, Neusu Aceh, Sukaramai, Kelurahan Seutui, dan Gampong Lamlagang. Dikalkulasi, total anggaran yang dikucurkan untuk penataan kawasan tersebut mencapai Rp14,11 miliar.
Setelah dilakukan penataan, selain mengurangi kawasan kumuh di bantaran sungai, kini masyarakat juga memiliki ruang terbuka hijau baru sebagai tempat berinteraksi warga, yang dikenal dengan Taman Krueng Daroy.
Keberhasilan penataan kawasan tersebut juga terlihat dari peningkatan usaha ekonomi warga dengan berdirinya sebuah warung kopi khas Aceh di ujung jalan pedestrian yang tampak selalu ramai dikunjungi warga kota, terutama di sore hari.
Penataan kawasan Krueng Daroy juga diharapkan dapat mengubah perilaku hidup sehat masyarakat dibangunnya sarana sanitasi dan juga pemenuhan kebutuhan air bersih. Di sepanjang jalan dan taman, juga telah dilengkapi dengan sejumlah tempat sampah agar masyarakat dan pengunjung tidak membuang sampah sembarangan ke sungai.
Penataan kawasan Seutui terdiri atas pembangunan pedestrian sepanjang 1,7 km, pembangunan 3 unit jembatan, pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 132 titik dan pembuatan Taman Kreung Daroy.
Secara nasional, dalam kurun 2015-2018, program Kotaku telah dilakukan di 14.960 lokasi dengan total luas sekitar 23 ribu ha, yang menggunakan anggaran sebanyak Rp2,82 triliun. Dana itu, digunakan untuk investasi berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, instalasi pengolahan air limbah komunal, jembatan kecil, hingga proteksi kebakaran. (Shanies Tri Pinasthi)