PLTMH Berkapasitas 130 KW Diresmikan di Toba Samosir

TOBA SAMOSIR – Ratusan rumah di dua desa di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, kini menikmati terangnya lampu pada malam hari. Sebuah pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 130 KW telah rampung dibangun dan mampu memasok listrik ke rumah-rumah yang tadinya tak teraliri listrik itu.

“Jelas, ini adalah salah satu upaya pemerintah wujudkan pemerataan energi di seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana saat meresmikan PLTMH tersebut, Senin (4/12) seperti disiarkan melalui siaran pers.

Dua desa yang menerima aliran listrik tersebut adalah Desa Sipagabu dan Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Menurut Direktur Aneka Energi Maritje Hutapea, PLTMH tersebut menerangi 293 rumah.

Rida berharap, adanya PLTMH ini mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya membantu anak belajar di malam hari, namun juga mendorong munculnya kegiatan produktif di tengah masyarakat seperti industri kerajinan rakyat menggunakan mesin jahit.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk memelihara PLTMH tersebut dengan aktif membayar iuran pemeliharaan serta menjaga lingkungan di sekitar PLTMH.

"Agar bisa  memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," dorong Rida.

Kepala Desa Sipagabu, Walton Tambunan mengungkapkan warga desanya menyambut gembira hadirnya listrik di tempat tinggalnya.

"Sebelumnya anak-anak belajar memakai lampu minyak. Kami sangat berterima kasih atas Kementerian ESDM, pada tahun ini ada listrik," katanya.

Menurut Walton, perawatan PLTMH akan dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Keluarga selama dua tahun ke depan. Iuran yang dikenakan sebesar Rp75.000 per KK per bulan. Namun ke depan, perawatan PLTMH diharapkan akan dikembalikan kepada masyarakat di mana pengelolaan dilakukan oleh BUMDes.

Total dana pembangunan PLTMH ini mencapai Rp6,91 miliar dan berasal dari anggaran Kementerian ESDM.

Rida menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 2.500 desa belum teraliri listrik. Data Statistik Kelistrikan 2016 yang dirilis oleh Kementerian ESDM menyebutkan bahwa rasio elektrisifikasi di Sumatra Utara pada 2015 mencapai 93,15%. Rasio elektrifikasi Indonesia berada pada angka 88,3%.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya menerangi desa-desa tersebut dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Sebagai informasi, potensi listrik dari tenaga air diperkirakan mencapai 75 GW yang berasal dari aliran sungai yang tersedia di alam.

Sejak 2011, Kementerian ESDM memiliki program melistriki desa, daerah tertinggal, pulau terluar serta kawasan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik PLN dengan memanfaatkan potensi EBT skala kecil dengan pendanaan APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Minat Investasi Tinggi
Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan minat swasta untuk membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) masih tetap tinggi.

"Sampai hari ini minat swasta terhadap pembangkit EBT masih bagus," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono dalam seminar kelistrikan di Kampus UI, Depok, Selasa (5/12) seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan minat tinggi itu ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) untuk pembangkit EBT hingga sekitar 1.200 MW beberapa waktu lalu.

"Itu tersebar seluruh Indonesia. Tanggal 11 Desember nanti juga akan ada penandatanganan dua PLTS di Bali dan satu pembangkit listrik tenaga angin di Jeneponto," imbuhnya.

Agoes mengatakan selama ini pemerintah menginginkan agar tarif listrik bisa terjangkau bagi masyarakat. Namun, lanjut dia, tidak berarti pemerintah tidak memberi akses bagi pembangkit listri EBT yang dinilai masih memiliki tarif yang mahal.

"Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menyebutkan bahwa pembangkit EBT bisa ikut pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia," katanya.

Dengan pembangunan pembangkit listrik EBT, Agoes mengatakan hal itu dapat mendorong pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga rasio elekterifikasi Indonesia dapat terus meningkat.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) I Made Suprateka, dalam kesempatan yang sama, mengatakan selama ini ada polemik yang menyebut tidak ada investor yang berminat dalam pengembangan EBT.

"Ternyata masih banyak sekali. Beberapa waktu kemarin saja ada 64 IPP (pengembang listrik swasta) yang sudah menandatangani PPA," katanya.

Sebelumnya, awal Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Energi Baru Terbarukan (EBT) antara PLN dengan IPP di 64 lokasi.

Total kapasitas pembangkit pada penandatanganan PPA ini sebesar 415,75 MW dengan rincian sebanyak 49 PPA PLTM tersebar di Jawa dan Sumatera dengan total kapasitas 328,85 MW; sebanyak sembilan PPA PLTBm dan PLTBg dengan total kapasitas 41,9 MW (Regional Sumatera); dan enam PPA PLTS dengan total kapasitas 45 MW (dua lokasi di Regional Sulawesi sebesar 25 MW dan empat lokasi di Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 20 MW). (Fin Harini)