PFN Diarahkan Jadi Lembaga Keuangan Perfilman

JAKARTA – Kementerian BUMN segera mengarahkan Perum Produksi Film Negara atau PFN sebagai lembaga keuangan perfilman atau film financing. Rencananya, ke depan PFN ditargetkan bisa mendanai produksi film-film Indonesia.

"PFN ke depan juga akan banyak berubah. PFN bukan lagi bertarung dengan pembuat film. Kami malah mengarahkan PFN menjadi lembaga keuangan perfilman atau film financing, agar film-film Indonesia makin banyak," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (29/9) malam.

Nah, dengan bersalin peran sebagai film financing, nantinya PFN akan masuk ke klaster jasa keuangan BUMN. Sebelumnya PFN masuk dalam satu klaster media BUMN bersama dengan LKBN Antara dan Balai Pustak (Persero). Nota kesepahaman (MoU) integrasi dalam satu klaster media pelat merah tersebut sudah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PFN Judith J Dipodiputro mengatakan, nota kesepahaman ini akan menjadi batu lompatan bagi ketiga BUMN tetap bertahan. Tak hanya dari tantangan pandemi covid-19 tetapi juga tantangan masa depan BUMN.

Ia berharap sinergi ketiga perusahaan ini, dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung BUMN Indonesia bisa bersaing dengan badan usaha milik negara lain, khususnya di kawasan regional.

Badan Khusus
Dalam diskusi virtual yang digelar baru-baru ini, Sutradara Joko Anwar sebagai pegiat film nasional menginginkan adanya sebuah badan khusus yang menangani film di Indonesia.

"Badan film di Indonesia ganti-ganti melulu. Saya juga bingung. Kenapa enggak ada satu badan yang menangani film khusus, sehingga masukan enggak kebuang," kata Joko.

Selama 15 tahun berkarier di dunia perfilman, Joko Anwar mengaku sering berdiskusi dengan pemerintah mengenai upaya untuk memajukan industri perfilman Indonesia. Namun masukan dalam diskusi, terbuang sia-sia karena badan yang mengurus perfilman berganti-ganti, sehingga berdampak pada kebijakan yang diambil.

Joko Anwar pun berharap akan ada badan yang benar-benar mengurus perfilman di Indonesia. Badan tersebut diharapkan tidak berganti-ganti sehingga bisa fokus dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau di Indonesia ganti-ganti terus yang memegang industri kreatif, saya bingung bagaimana mereka bisa paham," kata sutradara "Perempuan Tanah Jahanam" itu.

Dalam diskusi yang membahas poin utama mengenai pengembangan kerja sama antara sineas lokal dan industri perfilman internasional, seperti Hollywood, Joko Anwar menyebutkan, istilah "menembus Hollywood" sebagai sesuatu yang abstrak saat ini.

"Menembus Hollywood itu sesuatu yang abstrak, enggak ada artinya. Film maker manapun enggak hanya di Indonesia kita akan berkembang karyanya dikenal luas karena individualnya unggul," jelasnya.

Menurut dia, menembus Hollywood jangan dijadikan tujuan akhir bagi para sineas ketika membuat sebuah film.

"Hollywood bukan tujuan. Selama ini kita berpikir kalau tembus Hollywood, bisa masuk Amerika itu tujuan terakhir. Itu bukan jadi target film maker untuk buat film," kata dia.

"Film kita bisa tayang di luar negeri it's good karena bisa tambah market. Kalau kita bisa kerja di luar negeri it's good karena kita sebagai film maker bisa mempunyai kemampuan yang sama dengan sineas luar negeri," imbuhnya. (Faisal Rachman)