Kemenhub Kembangkan Bandara Dewadaru Karimunjawa

JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Dewadaru, Karimunjawa, dari 1.400 meter menjadi 1.700 meter. Jadi, pesawat baling-baling sejenis ATR-72 bisa mendarat dengan kapasitas penuh.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap pengembangan itu bandara akan menambah rute ke destinasi wisata itu. Sebab dengan landasan pacu yang sekarang sepanjang 1.200 meter, pesawat ATR-72 dari maskapai Wings Air tidak dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas maksimal demi pemenuhan aspek keselamatan.

Saat ini hanya satu maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Karimunjawa secara reguler tiga kali dalam seminggu, namun tingkat keterisian penumpangnya sudah 100%.

"Nanti pada saat bandara ini runwaynya 1.600 meter kita akan tingkatkan pergerakan dari pesawat-pesawat terutama dari Semarang," kata Budi Karya, dikutip dari Antara, Minggu (12/1).

Selain menambah kapasitas, Kemenhub juga membuka kesempatan penambahan rute baru menuju Pulau Karimunjawa. Misalnya, dari Bandara Kulonprogo sehingga dapat menjadi kombinasi pariwisata yang menarik bila digabung dengan wisata Borobudur.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini Bandara Dewadaru memiliki landasan pacu berukuran 1.200 x 30 meter, namun secara fisik bandara ini telah memiliki landasan pacu 1.400 x 30 meter dan masih menunggu verifikasi.

Adapun luas terminal penumpang Bandara Dewadaru saat ini baru 220 meter persegi. Perluasan terminal Bandara Dewadaru memerlukan anggaran Rp20–30 miliar. Untuk pengembangan ini, Kemenhub akan menyiapkan anggaran sebesar Rp30–40 miliar.

Baik pemanjangan landasan pacu dan perluasan terminal akan diusulkan dalam anggaran 2021. Pembangunannya ditargetkan rampung pada 2022.

Selain itu, Budi Karya juga merancang skema beli layanan (buy the service) untuk menyediakan angkutan darat yang selama ini masih belum memadai di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

“Kita harus petakan di sini pergerakannya seperti apa dan harus dikombinasikan dengan pergerakan masyarakat lokal. Idealnya masyarakat sini sendiri mendapatkan satu bentuk kegiatan usaha ya jadi kalau saya usulkan skema beli layanan itu,” katanya.

Skema beli layanan dipilihnya untuk melibatkan swasta dan agar dapat terselenggara lelang, daripada menunjuk langsung operator yang sudah ada. Pihak swasta bakal diberikan subsidi jika berinvestasi di Karimunjawa.

“Kita targetkan mereka harus jalan sehari, harus jalan berapa kilometer dan dari mana ke mana. Kalau Damri ke sini harus petakan, minta Pemda dari mana ke mana yang masif dari tempat ini ke mana kita upayakan buy the service,” katanya.

Budi ingin memastikan agar swasta bisa berperan menyediakan angkutan darat yang membantu mobilitas warga serta wisatawan mengelilingi pulau yang jaraknya mencapai 30 Km itu.

Adapun jenis moda transportasi yang bakal melayani angkutan darat, dia mengaku masih merancang jenis yang sesuai. Sementara itu, angkutan laut dan penyeberangan menuju Karimunjawa saat ini dilayani oleh PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry serta swasta. (Nadia Kurnia)