Kemendag-OVO Topang Digitalisasi Pasar Tradisional

JAKARTA - Kemendag mendorong pedagang pasar rakyat melakukan transaksi dengan mengedepankan protokol kesehatan dan mengurangi konta fisik, salah satunya melalui digitalisasi transaksi. 

Untuk itu, Kemendag bekerja sama dengan OVO mendorong pelaku usaha pasar tradisional untuk melakukan transaksi melalui program Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. 

Hal tersebut diungkapkan Wamendag Jerry Sambuaga saat meluncurkan program 'Digitalisasi Pasar OVO' di Pasar Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (2/10). 

Lewat digitalisasi, pedagang pasar berpotensi menambah pendapatan karena bisa menjajakan produk dagangannya secara daring, tak terbatas dan membuka akses pasar lebih luas. 

"Sementara, di sisi pembeli tidak harus pergi ke pasar secara rutin untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena bisa membeli lewat gawai mereka,” katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (2/10).

Digitalisasi menjadi salah satu inovasi dan prioritas pemerintah agar sektor perdagangan tetap bergairah. Kemendag mendukung terciptanya digitalisasi pasar rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat di era ini, terlebih setelah adanya pandemi. 

Konsep besar digitalisasi pasar juga sesuai dengan pola-pola perdagangan baru sebagai dampak pandemi Covid-19. Di antaranya, terjadi peningkatan perdagangan daring, penggunaan kurir daring, peningkatan penggunaan cara pembayaran nontunai, dan penurunan mobilitas dan aktivitas sosial di ruang publik. 

Perlu disadari bahwa keberlangsungan ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, logistik, dan promosi tak lepas dari dukungan inovasi dan peran teknologi. Digitalisasi pasar merupakan langkah komprehensif yang bermanfaat bagi seluruh pihak. 

"Kemendag akan menjadi pihak terdepan yang mewujudkan hal itu sehingga pasar semakin berfungsi sebagai penyokong perekonomian negara,” tegasnya.

Wamendag menyambut baik inisiatif yang dilakukan OVO. Pemerintah mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan OVO untuk mendigitalisasi pasar rakyat. 

“Dengan digitalisasi, tentu akan membangkitkan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, diharapkan digitalisasi ini tidak berhenti di Pasar Bersehati saja, tapi bisa diterapkan di seluruh pasar di Indonesia," harapnya.

Digitalisasi pasar rakyat bertujuan mempermudah proses transaksi, meningkatkan layanan kepada konsumen, mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan memudahkan pendataan, terutama data omzet. 

Sedangkan dalam kerangka besar, digitalisasi pasar adalah cara memodernkan pasar sehingga lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan. Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi.

Wamendag juga menjelaskan, pasar rakyat merupakan unsur vital bagi perdagangan dan merupakan bagian aktivitas sehari-hari masyarakat. Karenanya, pola-pola konvensional yang dilakukan di pasar sebelum pandemi harus segera menyesuaikan dan adaptasi kehidupan kebiasaan baru. 

"Kami meminta pengelola pasar rakyat untuk mengimbau para pedagang dan konsumen agar selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat mendisiplinkan diri dan lebih cerdas dalam melakukan transaksi di pasar rakyat dengan tetap menjaga diri sendiri dari Covid-19," harapnya. 

Sementara, Presiden Direktur OVO Karaniya mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemerintah, khususnya Kemendag melalui inisiasi digitalisasi pasar rakyat. 

Melalui implementasi QRIS, pelaku UMKM khususnya pedagang di pasar tradisional dapat melakukan transaksi minim kontak secara aman, nyaman dan praktis.

Pasar rakyat sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi masyarakat, diharapkan terus menjalankan kegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara patuh, termasuk dalam melakukan transaksi. 

"Hal ini mendorong OVO bersama Kemendag, melakukan digitalisasi di Pasar Bersehati, Manado, Sulawesi Utara sekaligus mengajak pengguna dan pedagang pasar lebih akrab dengan transaksi nirsentuh melalui QRIS," ungkapnya.

Sebagai aset strategis nasional, OVO terus berupaya melakukan inisiatif dalam mendukung UMKM dan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Pihaknya akan terus mengedukasi, mempromosikan, dan mengajak masyarakat untuk mengadopsi pembayaran nirsentuh sebagai salah satu upaya menjaga protokol kesehatan. 

Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen OVO dalam mendukung inisiatif digitalisasi pasar digital yang diusung Kemendag serta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, melalui implementasi QRIS di kalangan pelaku UMKM. 

“Kami berharap, di tengah kondisi ini, konsumen dan pelaku UMKM dapat terus bertransaksi secara nyaman, tanpa perlu melakukan kontak langsung. Tentu saja upaya ini sejalan dengan harapan pemerintah untuk terus menstimulasi pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” tambahnya. 

OVO merupakan platform pembayaran digital, dan layanan finansial terdepan di Indonesia. Kini, OVO telah hadir di 115 juta perangkat dan bisa digunakan untuk mengakses pembayaran, transfer, isi ulang saldo. 

OVO diterima di lebih dari 373 kota di Indonesia dan berkomitmen untuk membangun perusahaan pembayaran dan teknologi finansial terbesar di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini, Walikota Manado Vicky Lumentut, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat,

Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Edwin Kindangen. (Khairul Kahfi)