Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

WIRAUSAHA

31 Maret 2021|21:00 WIB

Kelangkaan Bahan Baku, Eksportir Banting Setir Jadi Importir Jahe

Awal 2021, banyak permintaan jahe yang tidak bisa tertutupi oleh produksi dalam negeri
ImagePedagang rempah-rempah melayani pembeli di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Seni (23/3/2020). Menurut pedagang sejak merebaknya wabah virus corona atau COVID-19, harga bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional atau rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, jeruk nipis dan sirih mengalami kenaikan sekitar 40 persen, akibat permintaan naik hingga dua kali lipat. ANTARAFOTO/Adeng Bustomi

JAKARTA – Eksportir komoditas jahe mulai berpikir ulang untuk menjadi importir karena kelangkaan bahan baku di dalam negeri. Eksportir mengakui dalam dua tahun terakhir pasokan komoditas terkait mulai kesulitan dipenuhi pembudidaya di dalam negeri.

Direktur Utama PT Mahan Indo Global Jaiprakash Soni menjabarkan, dalam dua tahun terakhir ada perbedaan jauh kondisi budidaya jahe di dalam negeri, dari net ekspor berubah menjadi net impor komoditas bernama latin Zingiber officinale. Ia pun mengakui, awal tahun ini saja permintaan jahe yang banyak tidak bisa tertutupi oleh produksi yang ada.

"Infomasi saja, saya sudah ekspor jahe selama 12 tahun ke Bangladesh, tapi dalam dua tahun terakhir enggak bisa ekspor karena barang kurang (jahe). Bahkan, supplier saya dari Probolinggo sudah menjadi buyer dan meminta impor," katanya dalam RDPU dengan Komisi IV DPR RI terkait Tindak Lanjut Permasalahan Impor Jahe, Jakarta, Rabu (31/3).

Ia mengingat betul perusahaannya sendiri masih bisa mengekspor jahe asal Nusantara sebanyak 100 kontainer yang disuplai dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, jumlah itu tidak sebanding dengan eksportir lain yang Jai yakini bisa memasok jahe ke pasar internasional jauh lebih besar.

Biasanya, Jai fokus mengekspor jahe ke wilayah Bangladesh, sementara eksportir lain mengutamakan pengapalan komoditas yang sama ke Pakistan, Vietnam dan Thailand. Namun, kembali ia tegaskan, dalam dua tahun terakhir kondisinya berubah dan Indonesia mulai mengimpor jahe asal Thailand, China, Vietnam, dan India.

"Saya pikir pemerintah harus bertanggung jawab kepada petani jahe di sini (terhadap kondisi saat ini)," tegasnya.

Badan Karantina Pertanian Kementan mencatat, sepanjang 2020, Indonesia mengimpor jahe sebanyak 17.893 ton yang dilakukan oleh 79 perusahaan. Sementara pada 2021, volume impor jahe turun menjadi 6.524 ton oleh 46 perusahaan.

Adapun, pemerintah juga aktif menolak impor jahe sebanyak 398,7 ton oleh 6 perusahaan sepanjang 2020. Serta menolak sebanyak 345.444 kg jahe dari 6 perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Melihat kondisi usaha yang tidak kondusif untuk ekspor membuat Jai tertarik mengimpor jahe awal 2021 sebagai langkah uji coba memenuhi kebutuhan domestik yang  begitu besar. Selain juga untuk menjaga harga salah satu bahan baku jamu ini stabil di pasaran.

"Kalo enggak ada (stok jahe), harganya mungkin dari yang sekarang Rp40.000/kg bisa saja menjadi Rp400.000/kg. Jelas, kita butuh jahe banyak untuk jamu dan kebutuhan rumahan," ujarnya.

Namun, karena pemenuhan persyaratan teknis komoditas ke dalam negeri tidak terlaksana, komoditas impornya tertahan dan berakhir dimusnahkan di Surabaya. Jahe yang diimpornya tidak layak PSP karena tercampur oleh tanah dari asal negara asal impor.

Jai berdalih jahe yang dicuci bersih tidak laku di pasaran dan cenderung mudah rusak hingga berjamur. "Jadi berapa banyak jahe yang bisa dibersihkan di India untuk ekspor ke Indonesia, pas sampai di sini pengecekan karantina sudah tidak bisa (masuk pasar). Kita mau re-ekspor ke India juga enggak bisa karena pandemi biayanya cukup besar," katanya.

Ia sendiri baru sekali ini mengimpor 1 kontainer jahe dengan volume kurang lebih 26 ton. Biaya pemusnahan saja, Jai harus mengeluarkan dana sekitar Rp1.300/kg atau senilai kurang lebih Rp33,8 juta.

Janji Tingkatkan Produksi Jahe
Menanggapi penurunan produksi tersebut,  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menegaskan, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah terkhusus kepada Dirjen Hortikultura Kementan untuk melakukan realokasi anggaran pengembangan jahe nasional tahun anggaran 2021.

"Sehingga kebutuhan jahe nasional bisa terpenuhi dan menghentikan importasi yang terus meningkat. Selanjutnya, pengembangan komoditas jahe menjadi program prioritas pada 2022," tegasnya.

Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto mengatakan, pihaknya akan terus mencoba memperbanyak benih lewat pengembangan kawasan jahe seluas 300 hektare sepanjang 2021. Kelangkaan jahe saat ini juga disinyalir akibat konsumsi jahe yang melonjak selama pandemi berlangsung.

"Sehingga yang seharusnya untuk benih masuk ke konsumsi di masyarakat," katanya.

Pihaknya mencatat sepanjang 2019-2020, kebutuhan jahe mulai dari konsumsi rumahan hingga perbenihan mencapai kisaran 142.110-144.450 ton di tingkat nasional. Perkiraannya, untuk tahun ini kebutuhan tersebut akan terus naik menjadi 149.653 ton.

Selain itu, pada tahun yang sama pihaknya sudah menyediakan anggaran untuk pembentukan UMKM di sektor hortikultura. Langkah tersebut ditujukan untuk hilirisasi komoditas hortikultura.  

Pemerintah tengah memfasilitasi sarana-prasarana pengolahan komoditas hortikultura bernilai tambah manakala jenis-jenis hortikultura tertentu mengalami produksi cukup banyak.

"Jadi kita enggak hanya sekadar produksi bahan segar, sehingga kalau produksi berlebih bisa diolah jadi produk lain. Sarpras ini bukan hanya untuk jahe saja, bisa untuk jenis tanaman obat lainnya, sayuran, buah-buahan, bawang hingga cabai," ujarnya. (Khairul Kahfi)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER