Jabar Diminta Genjot Pembebasan Lahan Cisumdawu

BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengatur Jalan Tol meminta Pemprov Jawa Barat membantu akselerasi pembangunan Tol Cisumdawu terutama di Seksi I Cileunyi-Rancakalong dan Seksi II Rancakalong-Sumedang. Hingga kini, masalah lahan masih mengganjal pembangunan tol yang menghubungkan Cileunyi hingga Kertajati tersebut

"Saat ini kami sedang fokus mendorong agar penyelesaian pembebasan lahan di Tol Cisumdawu berlangsung cepat. Kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Gubernur, kuncinya untuk seksi satu dan dua ini ada di konsinyasi lahan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Rabu (10/07), dilansir dari Antara.

Iwa menjelaskan saat ini sejumlah lahan sudah diibebaskan untuk seksi satu Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, dan tinggal menunggu pemberkasan. Pembebasan lahan seksi I sudah mencapai 68%.

Sementara seksi dua dengan 92% penguasaan lahan menyisakan dari 51 lahan yang dilakukan konsinyasi. Dari 51 lahan tersebut, sebanyak 34 lahan yang belum dilepas oleh pemiliknya.

"Jadi untuk yang 17 sudah bersedia dilakukan pembayaran dan segera pembebasan lahan," tuturnya.

Selain itu, pihaknya akan mendorong proses pengajuan konsesi lahan Perhutani yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol Cisumdawu PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk seksi VI Ujungjaya-Dawuan. Ia menyebutkan pemberian izin bisa berlangsung cepat.

"Untuk lahan Perhutani seluas 160 hektare terkena jalan tol, ini sedang dalam proses. Kami bantu proses administrasi termasuk pergantiannya," katanya.

Iwa berharap dengan upaya ini maka seksi I dan II juga seksi III Cileunyi bisa dioperasikan akhir 2019 atau awal 2020.

"Hal ini untuk menopang kemudahan akses menuju Bandara Kertajati," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61 kilometer rampung seluruhnya pada akhir tahun depan.

Jalan Tol yang terdiri dari enam seksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi.

Rampung Oktober
Sementara itu, Direktur Teknik PT Citra Karya Jabal Tol (CKJT) Bagus Medi mengatakan bahwa seksi III sepanjang empat kilometer tersebut saat ini sudah menunjukkan progres pembangunan fisik yang signifikan.

"Untuk bagian fisik saat ini sudah 74% dan kami siap di Oktober 2019 selesai," kata Bagus.

Dia mengatakan percepatan ini terjadi lantaran hampir seluruh lahan yang diperlukan untuk pembangunan seksi III sudah dikuasai. Hanya tersisa 1% luas lahan yang masih dalam proses pembebasan.

Oleh karena itu, pihaknya optimistis ruas ini bisa dioperasikan bersamaan dengan seksi II Rancakalong–Sumedang sepanjang 17 kilometer.

Dia mengatakan setelah seksi tiga rampung, pihaknya akan mendahulukan pembangunan fisik di seksi empat Ujungjaya–Dawuan guna menopang akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

"Terlebih penguasaan lahan di seksi tersebut jauh lebih baik dibanding seksi empat dan lima. Seksi empat dan lima tanahnya masih nol persen seksi enam sudah 16%," katanya.

Penyerapan Anggaran
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebutkan berbagai libur nasional, mulai dari Pemilu hingga Idulfitri,  menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran.  

“Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Idulfitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan,” kata dia saat ditanya wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (8/7).

Diketahui juga, realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dari total anggaran Rp 117,81 triliun. Sementara itu, realisasi fisiknya mencapai 27,36%. Ada pun penyerapan terbesar Kementerian PUPR, sebut dia, ada di belanja bantuan sosial, walau dia tidak menyebut angkanya.

Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata penyerapan kementerian/ lembaga yang telah mencapai 40%.

Meski demikian, Basuki menargetkan realisasi keuangan akan terserap besar pada akhir tahun 2019.

“Dari hasil evaluasi raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” imbuhnya.

Guna mencapai target tersebut, pihak kementerian PUPR membentuk unit baru di setiap provinsi yang bernama Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Kemudian, unit tersebut akan melakukan pelelangan barang dan jasa yang ditargetkan akan tuntas pada Juli 2019.

Dengan adanya unit baru tersebut, Basuki berharap proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Tidak hanya itu, Basuki juga ingin swasta dapat tumbuh lebih signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Layanan investasi untuk swasta menurutnya perlu dipermudah. Karenanya, pihak kementerian PUPR lebih membatasi keterlibatan BUMN Karya dengan tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp100 miliar.

“Kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha,” katanya.

Ia menekankan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya investasi.

Ia kembali menekankan, pembangunan Infrastruktur harus memberikan dampak ekonomi, seperti pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi.

Sebagai contoh, pembangunan jalan. Basuki menekankan pembangunan jalan tersebut harus bisa terkoneksi dengan kawasan industri. Selain kawasan industri, pembangunan jalan juga turut dikoneksikan dengan pelabuhan dan pariwisata.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian,” pungkasnya.  (Agil Kurniadi, Fin Harini)