Isu Keamanan Jadi Tantangan Investasi di Papua

MANOKWARI – Isu keamanan menjadi tantangan dalam kegiatan investasi dan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat. Berbagai peristiwa kericuhan yang menerpa kedua provinsi tersebut dinilai memberi dampak signifikan terhadap perkembangan investasi di dua provinsi tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia di Manokwari, dikutip dari Antara, Jumat (4/10).

Menurutnya, kericuhan berseri yang terjadi di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat dari Agustus hingga September 2019 merupakan tragedi kemanusiaan terbesar pascareformasi 1998.

Peristiwa tersebut memberi dampak signifikan terhadap perkembangan investasi di dua provinsi tersebut. Iklim investasi yang kondusif harus terus diciptakan.

"Investor butuh iklim investasi yang baik, begitu pula pemerintah. Pembangunan akan berjalan lancar kalau negara aman," kata Bahlil Lahadalia.

Ia berharap anggota DPRD Provinsi Papua Barat yang baru dilantik pada Rabu (2/10) bisa membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam mencairkan situasi agar selalu aman.

Menurutnya, berbeda dengan pelantikan sebelumnya, 45 anggota DPRD Papua Barat ini dilantik dalam situasi setelah kerusuhan.

"Pasca-kejadian itu tantangan kita sangat besar. Maka peran DPR ke depan diharapkan tidak semata-mata menyerap aspirasi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Lebih dari itu ada kita harus mendorong agar iklim investasi di Papua Barat ini sehat," ujar Bahlil menjelaskan.

Ia mengajak para wakil rakyat dan pemerintah daerah menjadikan Papua Barat sebagai daerah tujuan investasi masa depan, mengingat masih banyak potensi yang belum digarap maksimal.

Berdasarkan data BKPM, pada semester I 2019, Papua dan Papua Barat menjadi tujuan terakhir penanaman modal dalam negeri (PMDN). Papua berada di urutan buncit daftar tujuan investasi dengan nilai Rp87,2 miliar yang mencakup 36 proyek. Sedangkan Papua Barat berada di urutan ke 33 dengan nilai PMDN Rp102,8 miliar yang meliputi 14 proyek.

Namun, untuk penanaman modal asing (PMA), posisi Papua melejit ke urutan 6. Total PMA yang ditanamkan di provinsi paling timur nusantara ini mencapai US$708,2 juta dengan jumlah proyek 119 proyek. Papua Barat berada di urutan 32 dengan nilai investasi US$29,8 juta dan 47 proyek.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Jalan Trans Papua di Pegunungan Tengah masih dihentikan untuk sementara. Faktor keamanan menjadi alasan penghentian pembangunan jalan yang menghubungkan delapan kabupaten di Pegunungan Tengah Papua tersebut.

"Memang benar hingga kini pengerjaan jalan trans-Papua dihentikan karena faktor keamanan," kata Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Jayapura Osman Marbun di Jayapura, Kamis (3/10), dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, ruas-ruas jalan trans-Papua yang dihentikan itu berada di seluruh kabupaten di Pegunungan Tengah. Adapun ruas yang dihentikan pengerjaannya di antaranya ruas Oksibil-Jayapura Dekai-Kenyam, Dekai-Oksibil, Mulia-Wamena, Wamena-Jayapura, Ilaga-Sinak, Sugapa -Enarotali, dan Elelim-Mamberamo.

Menurut Osman, awalnya pengerjaan jalan dihentikan sekitar 19 Agustus. Namun, keputusan untuk menghentikan pengerjaan pembangunan berlanjut terus hingga saat ini. Ia pun mengaku belum dapat memastikan hingga kapan pengerjaan jalan dilakukan kembali.

Gangguan keamanan juga pernah menimpa pembangunan Jalan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada 2–3 Desember 2018 lalu. Peristiwa ini menyebabkan 31 pekerja terbunuh dan pembangunan dihentikan sementara.

Sekadar mengingatkan, pemerintah sedang membangun jalan Trans Papua dan Papua Barat sepanjang 3.500 kilometer dan jalan perbatasan 1.100 kilometer. Total pembangunan jalan baru di Papua dan Papua Barat sepanjang 2015–2019 mencapai 1.052 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 4.160 kilometer. (Fin Harini)