Hutama Karya Peroleh Tambahan Kucuran Dana dari Negara

JAKARTA – PT Hutama Karya kembali memperoleh kucuran modal negara sebesar Rp10,5 triliun untuk tahun anggaran 2019. Tambahan penyertaan modal negara (PMN) ini dimaksudkan agar BUMN karya ini mampu menyelesaikan proyek Tol Trans-Sumatra yang diamanatkan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Hutama Karya. Sumber penambahan penyertaan modal negara akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 seperti dikutip dari laman setkab.go.id di Jakarta, Senin (30/9).

Besarnya PNM untuk Hutama Karya tahun ini setara dengan 26,38% dari target penyaluran PNM di APBN 2019 sebesar Rp39,8 triliun.

Nilai PNM di APBN tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan modal negara yang dikucurkan pada tahun 2018. Merujuk data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah teraudit, total realisasi kucuran PNM pada 2018 bertengger di angka Rp46,11 triliun. Artinya terjadi penurunan 13,68% antara target penyaluran PMN 2019 dengan realisasi di tahun lalu.

Jumlah kucuran dana untuk BUMN sendiri pada tahun 2018 hanya Rp3,6 triliun. PMN tersebut diberikan tunggal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kucuran PNM terbesar pemerintah pada tahun lalu lebih diarahkan kepada pengeluaran pembiayaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. Nilai realisasinya mencapai Rp31,15 triliun.

Pertimbangan penambahan modal bagi Hutama Karya tahun ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Hutama Karya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra.

“Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp10,5 triliun,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini.

Hutama Karya memang mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan Tol Trans Sumatera. BUMN ini diharapkan mampu membuat 24 ruas tol di Sumatra dengan total panjang 2.765 kilometer.

Untuk tahun ini, BUMN tersebut menargetkan dapat menyelesaikan konstruksi jalan Tol Trans-Sumatra sepanjang 157,87 kilometer. Dengan target tersebut, diproyeksikan total panjang jalan tol yang akan rampung akhir tahun nanti telah mencapai 473,45 kilometer. (Teodora Nirmala Fau)