Harga Elpiji Subsidi Tembus Rp50 Ribu di Perbatasan

PUTUSSIBAU – Wilayah perbatasan masih menanti realisasi gerakan BBM satu harga yang digalakkan pemerintah. Seperti yang dirasakan warga perbatasan Indonesia–Malaysia di Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Keluhan kini datang dari warga lantaran harga elpiji subsidi tiga kilogram sudah sentuh harga Rp50 ribu di tingkat pengecer.

"Sudah tiga hari ini harganya Rp50 ribu, tentu saja sangat memberatkan masyarakat," kata Jahransyah Sanja, Warga Lanjak, Kapuas Hulu, seperti dilansir Antara, Jumat (16/11).

Selama ini menurut Sanjaya, warga perbatasan tidak menikmati subsidi elpiji. Elpiji tiga kilogram biasanya dijual berkisar di Rp35–40 ribu di warung-warung pengecer.

"Kami sebagai warga perbatasan juga tidak tahu mengapa harga elpiji tiga kilogram itu begitu mahalnya sampai ke masyarakat, padahal itu subsidi," kata Sanja.

Ia juga menyayangkan tidak beredarnya elpiji 12 kilogram produk Indonesia di perbatasan. Produk yang ada di pasaran justru elpiji 14 kilogram produk Malaysia dengan harga Rp165 ribu/tabung. Padahal jika masalah jarak tempuh Putussibau–Lanjak itu hanya sekitar dua jam jalan darat, apalagi saat ini jalan sudah mulus. 

Senada, warga Kota Putussibau, Nur Amsyah (37) juga mengeluhkan harga elpiji 3 kg di ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp30–35 ribu.

"Sudah mahal, kadang sulit didapatkan, bahkan kalau pun banyak di pasaran harganya pun tetap saja ada yang Rp30 ribu, jadi sebagai warga kita bingung itu subsidi atau bukan," kata Amsyah.

Keluhan yang sama disampaikan Mirna, salah satu ibu rumah tangga warga Lanjak. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib rakyat kecil. Sebab menurutnya elpiji 3 kg sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara ini, pihak terkait Dinas Perdagangan Kapuas Hulu termasuk pemilik pangkalan yang ada di Putussibau, Ibu Kota Kapuas Hulu Kalimantan Barat masih belum bisa dimintai keterangan terkait masalah ini.

Kelangkaan Elpiji
Selain harganya yang tak sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah, warga Aceh bahkan mengeluhkan langkanya elpiji subsidi di pasaran. Menurut Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky, masyarakat terpaksa antre berjam-jam lamanya hanya untuk membeli elpiji di pangkalan. Parahnya setelah itu pun mereka belum tentu mendapatkan elpiji yang hendak dibeli.

Kalau tidak membeli elpiji subsidi di pangkalan, mau tidak mau masyarakat terpaksa membeli di kedai dengan harga dua hingga tiga kali lipat mahalnya. Kondisi ini, ujar dia, tentu sangat miris. Terlebih menurutnya perekonomian masyarakat saat ini belum begitu menggembirakan.

Oleh karena itu, Iskandar Usman yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh tersebut mendesak Pemerintah Aceh segera memanggil Pertamina guna mempertanyakan kesulitan masyarakat hanya untuk mendapatkan dan membeli elpiji subsidi.

Atas kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah berjanji akan mengundang pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait sulitnya masyarakat mendapatkan elpiji subsidi.

"Kesulitan dan kelangkaan elpiji subsidi ini masalah klasik. Dan ini sudah sering terjadi. Padahal, Pemerintah Aceh dan Pertamina sudah membuat nota kesepakatan pengawasan," ungkap Plt Gubernur.

Sebab menurutnya sebelumnya Pertamina pernah menyebutkan ada oknum yang bermain.

Plt Gubernur juga menduga kelangkaan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapat elpiji subsidi karena ada penyimpangan distribusi. Padahal, setiap pangkalan elpiji subsidi mendapat jatah atau kuota yang mencukupi.

"Tapi, patut diduga ada yang menjualnya ke luar pangkalan. Kalau memang kuotanya tidak cukup, ini harus ditambah, sehingga masyarakat bisa menikmati elpiji yang disubsidi pemerintah," kata Nova Iriansyah.

Sebelumnya, untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BMM ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mendapat dukungan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Anggota Komite BPH Migas M Lobo Balia sinergitas itu perlu utamanya untuk mengamankan penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 14,5 juta KL dengan anggaran dari APBN senilai Rp32 triliun. Apalagi pemerintah saat ini tengah menjalankan Program BBM Satu Harga untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sampai tahun 2018, Program BBM Satu Harga ditargetkan menjangkau sampai 130 titik dan 160 titik sampai tahun 2019. Realisasi Program BBM satu harga sampai Rabu, (14/11), telah beroperasi di 120 titik lokasi.

Setidaknya ada 88 titik lembaga penyalur BBM satu harga yang telah diresmikan. Jumlah itu masih akan bertambah karena kemarin, Kamis (15/11) telah diresmikan 7 lokasi tambahan yang salah satunya di Biantan, Kebupaten Berau, Kalmantan Timur. (Bernadette Aderi)