EKONOMI
17 April 2021
13:02 WIB
HIPMI Yakini Kementerian Investasi Bangkitkan Gairah Investor
Selama ini, pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal
JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming meyakini pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor.
Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal. Untuk itu, Kementerian Investasi dinilai dibutuhkan karena problem neraca perdagangan yang kerap defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor.
"Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ujar Maming dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/4).
Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan prioritasnya dengan jauh lebih baik. Karena menurutnya, saat ini pengurusan investasi tidak efisien dikarenakan banyaknya badan yang mengurus.
Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah.
Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi, BKPM bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
Untuk itu, dengan terbentuknya Kementerian Investasi, HIPMI melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. "Kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai 100%," tuturnya.
Maming menjelaskan, poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, Kementerian ini lebih aktif melakukan pendampingan kepada investor.
"Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha," sambungnya.
Oleh karena itu, kepastian waktu dan satu pintu dinilai yang dibutuhkan investor. "Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow," kata ia menambahkan.
Baca Juga:
Selain itu, Maming menilai, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.
"Bang Bahlil memiliki jaringan luas dan ahli dalam menyelesaikan masalah yang terhambat. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Kemudian, menurutnya sosok yang bisa menduduki kursi menteri tersebut pastinya merupakan seseorang yang profesional atau ahli di bidang tersebut. Selain ahli, calon menteri tersebut juga harus bisa memimpin dan berorganisasi.
"Jika hanya ahli saja namun tidak bisa memimpin, maka dia memprediksi kementerian tersebut akan kacau-balau. Latar belakang organisatoris itu sangat penting untuk memimpin kementerian, bukan hanya bisa me-manage kementerian itu, tapi harus jadi lokomotif perubahan di kementeriannya," ucapnya.
Adapun menurut Maming, prestasi BKPM selama dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, salah satunya yaitu kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dilakukan. Dengan mengetahui potensi dan eksekusi investasi yang tepat di berbagai daerah, tentunya akan menjaga stabilitas untuk mampu mengembalikan pemulihan ekonomi nasional.
Ia juga mengakui bahwa kebijakan daerah, pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu alias DPMPTSP dan dinas terkait di daerah benar-benar mampu memberikan sebuah indikasi positif dan kepuasan investor.
"Semoga prestasi ini terus meningkat dan dapat diikuti oleh berbagai daerah lainnya. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah seharusnya mampu bersinergi dalam upaya membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia," kata Maming. (Rheza Alfian)
