Ekspor Industri Pertahanan Capai US$284,1 Juta

SURABAYA – Kementerian Pertahanan RI menyampaikan, rekapitulasi penjualan produk industri pertahanan atau ekspor ke sejumlah negara mencapai US$284,1 juta selama tahun 2015 hingga 2018. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menjadi penyumbang terbesarnya.

"Untuk penjualan dalam negeri di kurun waktu yang sama mencapai Rp4,5 triliun," ujar Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laskda Agus Setyadi di sela menjadi pembicara diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (22/11).

Ia merinci, angka penjualan sebesar US$161 juta dilakukan PT Dirgantara Indonesia. Adapun rincian produknya meliputi CN-235 sebanyak dua unit ke Senegal, tiga unit NC-212 ke Vietnam, dan dua unit NC-212 ke Thailand.

Kemudian, melalui PT PAL sebesar US$86,9 juta ke Filipina dengan produk berupa dua unit kapal Strategic Sealift Vessel (SSV).

Selain itu, ekspor PT Pindad dengan produk panser Anoa, kendaraan tempur, senjata dan amunisi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah negara di Asia Tenggara, Afrika, UAE, Korea Selatan, Nigeria serta Timor Leste.

"Ekspor yang dilakukan PT Pindad angkanya mencapai US$32,6 juta," ucapnya.

Tak itu saja, PT Lundin juga melakukan ekspor ke Rusia dan Swedia dengan produk berupa kapal Sea Rider senilai US$3,6 juta.

Sedangkan, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri pertahanan menjual ke TNI AU senilai Rp1,83 triliun, TNI AL Rp1,29 triliun, TNI AD sebesar Rp1,19 triliun, serta Markas Besar TNI yang mencapai Rp180,4 miliar.

Menurut dia, penjualan produk industri pertahanan Indonesia merupakan satu hal membanggakan karena sudah layak dianggap sebagai pesaing sejumlah negara lain di dunia.

"Melihat penjualan tersebut, saat ini industri pertahanan Indonesia sudah menjadi pesaing bagi industri pertahanan negara lain," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan Indonesia sebagai produsen yang potensial sekaligus sebagai pasar paling menarik bagi industri pertahanan di Asia Tenggara.

“Karena kawasan kita menghadapi banyak ragam bentuk ancaman nyata seperti terorisme dan radikalisme, bencana alam, pembajakan, penyelundupan narkoba, cyber dan lainnya,” katanya, Rabu (7/11), dilansir dari Antara.

Indonesia sendiri merupakan satu dari 10 negara pengimpor barang pertahanan terbesar di dunia. Tepatnya, berdasarkan laporan akhir tahun SIPRI 2017, Indonesia berada di urutan ke-10.

Karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan Indonesia tengah membangun kemandirian industri pertahanan, dengan tujuan untuk mengurangi volume impor persenjataan.

Ia menegaskan, pengadaan alat pertahanan dilakukan bukan untuk mengancam negara lain, namun sebagai bentuk dari pertahanan Indonesia sendiri.

“Tidak ada maksud untuk kemudian melakukan intervensi atau invasi ke negara lain. Analoginya sama dengan kita memiliki rumah, kita mungkin ingin memasang kamera pengintai dan alat pelindung rumah yang lain, ini adalah bentuk kemandirian,” katanya dalam Seminar Perdagangan Pertahanan Indonesia-Inggris di Jakarta, Kamis, (15/3), sebagaimana dilansir Antara.

Seminar tersebut digelar untuk menjajaki kerja sama di bidang pertahanan antara Inggris dan Indonesia. (Fin Harini)