Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

13 April 2021|19:02 WIB

Bisnis Horeka Dan Asa Yang Tersisa

Pelarangan mudik berkonsekuensi membuat okupansi hotel di daerah dan pertumbuhan ekonomi akan berada di level yang sangat rendah
ImagePramusaji membawa piring kotor di restoran Bebek Kaleyo, Kemanggisan, Jakarta, Senin (12/10/2020). Pada penerapan kembali masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan rumah makan membuka layanan makan di tempat dengan menerapkan maksimal pengunjung 50 persen dari kapasitas, menyesuaikan jarak meja satu sama lain dan tidak diperkenankan menyajikan makanan secara prasmanan. ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

JAKARTA – Lebih dari setahun pandemi berlangsung, sentimen negatifnya belum jua usai menggerogoti kegiatan bisnis di nusantara. Perkembangan kasus positif harian, masih jadi pemberat kinerja usaha di sektor riil dalam negeri. Wabil khusus, bisnis yang sangat mengandalkan kehadiran tatap muka antar pelanggan.

Hal itu diungkapkan beberapa pengusaha yang mengaku lansekap bisnisnya masih tergolong miris sepanjang tahun berjalan. Kondisinya diprediksi masih cukup berat hingga akhir 2021.

Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia atau Apkrindo Eddy Sutanto. Menurutnya, kondisi bisnis pada sector usaha yang dijalaninya masih serupa dengan tahun lalu.

Sebagai gambaran, pada 2020 himpitan yang mendadak datang, memaksa pengusaha restoran-kafe mengambil langkah taktis seperti merampingkan jumlah tempat usaha demi menjaga keberlangsungan usaha.

Asal tahu saja, kenapa pilihan itu diambil, pertumbuhan bisnis resto-kafe sepanjang 2020 terjun bebas hingga 70% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini terjadi merata di tingkat nasional.

"Kalau (jumlah) pengusahanya sih tetap, hanya mungkin beberapa pengusaha dari yang tadi punya 100 sekarang tinggal 70 restoran. Memang pada saat bersamaan ada yang bisa berkembang dan buka terus, tapi hanya segelintir," katanya kepada Validnews, Jakarta, Jumat (9/4).

Untuk saat ini, tantangan usaha dinilai Eddy masih relatif berat. Apalagi, ada ketentuan yang mewajibkan pengunjung yang datang ke resto dan kafe, maksimal sebanyak 50% dari kapasitas yang ada.

Nah, sekarang, kondisi tersebut dilanjutkan dengan Ramadan, musim di mana siang hari jadi waktu yang paling sepi buat menjajakan dagangan. Untuk berjualan malam, masih ada pembatasan waktu operasional di sejumlah wilayah.

Keterbatasan pendapatan dari makan siang yang hilang, jelas Eddy, tidak bisa dikompensasi oleh pemasukan dari penjualan pada makan malam. Alhasil, omzet tidak akan lebih baik daripada kondisi hari biasanya.

"Ditambah lagi dengan kebijakan pembatasan (jumlah pengunjung) 50%, ya pasti lebih berat," ujarnya.

Melihat kondisi saat ini, ia memprediksi, bukan tak mungkin tingkat keterisian resto dan kafe bisa jadi hanya mencapai 25% saja selama puasa. Kini, harapan tinggal digantungkan pada momen lebaran dan kebijakan larangan mudik.

Hanya saja, jika kebijakan mengosongkan setengah venue resto dan kafe terus diterapkan, cuan yang didapat, tetap tidak akan menutupi masa paceklik saat ini.

CEO Bakmi Naga Resto Susanty Widjaya mengaku, kondisi bisnis jelas terpuruk selama pandemi berlangsung. Terutama untuk beragam outlet offline Bakmi Naga yang berada di dalam pusat perbelanjaan atau mal.

Ia mengisahkan, tahun lalu, pada periode Maret–Mei 2020, outletnya sepi pengunjung. Pengelola pusat belanja juga tidak memberikan keringanan atau kompensasi biaya sewa maupun service charge per bulannya.

"Hal ini sangat berat buat kita para pelaku usaha yang memang membuka usaha di pusat perbelanjaan. Selama Maret–Mei 2020 pusat perbelanjaan kan tutup. Kalau kita bayar sewa full bagaimana? Nah itu yang membuat kita cukup banyak penutupan di pusat perbelanjaan," ujarnya kepada Validnews, Senin (12/4)

Di bisnis hotel, nasib tak jauh berbeda terlihat. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, tingkat pemesanan hotel biasanya meningkat mendekati Hari Raya Idulfitri. Namun, karena larangan mudik ketat tahun ini dan pembatasan transportasi, membuat harapan menuai tingkat hunian, terutama hotel di daerah, terpaksa pupus.

Jadi, kondisi bisnis hotel juga diperkirakan besar hampir identik dengan situasi pada tahun lalu yang tidak mengalamat peningkatan. "Karena saat puncaknya (momen.red) dihilangkan, ya enggak ada (pertumbuhan bisnis.red)," jelasnya dalam sambungan telepon, Minggu (11/4).

Krusialnya peran turis domestik diungkapkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. Ia memaparkan, kenaikan tingkat penghunian kamar atau TPK di Tanah Air selama Februari 2021 sendiri terkerek oleh pengunjung dari dalam negeri. Terbukti juga dari tingkat kedatangan wisatawan mancanegara yang terus terkoreksi secara bulanan.

Pada bulan yang sama, kunjungan wisman mencapai 117.000 orang yang didominasi untuk kegiatan bisnis.  Dibandingkan Januari 2021, angka kunjungan itu anjlok 14,74% (mom) yang berjumlah sekitar 137.230 pengunjung. Jumlah itu juga menurun tajam daripada Februari 2020 sebesar 86,9% (yoy) yang mencapai 872.765 pengunjung.

"Jadi kalau wisatawan mancanegara mengalami penurunan (kunjungan.red) dan TPK mengalami kenaikan, tentu saja (karena) wisatawan domestik menolong tingkat penghunian kamar (hotel) yang ada di Indonesia," ujarnya, Kamis (1/4).

Andalkan Vaksinasi
Kendati awan mendung masih bergelayut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir justru mengatakan, pemerintah masih optimistis bisnis horeka (hotel, resto, kafe) di dalam negeri akan terus berkembang. Salah satunya karena didukung oleh proses vaksinasi yang masif.

Seperti diketahui, pemerintah mengejar target lebih dari setengah penduduk bisa mendapatkan vaksinasi demi membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Pemerintah mengklaim upaya tersebut bisa menekan laju pertumbuhan kasus positif korona yang membelenggu Indonesia setahun terakhir.

"Seiring dengan vaksinasi dan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau 3M, diharapkan ke depan horeka akan kembali berkembang," tegasnya dalam pesan singkat kepada Validnews, Jumat (9/4).

Kemenkes sendiri mencatat per 12 April 2021, sebanyak 10.070.620 orang di Indonesia telah menerima vaksinasi covid-19 dosis pertama. Sementara, 5.124.950 orang telah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua.

Secara akumulatif, rasio penerima vaksin pertama serta kedua dari kalangan lansia, pelayan publik, dan tenaga kesehatan; masing-masing mencapai 24,96% dan 12,7%. Jumlah itu mengacu pada target sasaran vaksinasi pada ketiga kalangan yang mencapai 40.349.051 orang.

Pada kelompok SDM kesehatan, jumlah penerima vaksinasi I mencapai 1.453.972 orang atau 98,99%. Sementara, penerima vaksinasi II mencapai 1.311.586 orang atau 89,3%. Adapun target vaksinasi kelompok SDM kesehatan mencapai 1.468.764 orang.

Di kelompok petugas publik, jumlah penerima vaksinasi I mencapai 6.580.533 orang, setara 37,98% target. Sementara, penerima vaksinasi II mencapai 3.200.865 orang atau baru 18,47%. Adapun target vaksinasi kelompok petugas publik mencapai 17.327.169 orang.

Pada kelompok lansia, jumlah penerima vaksinasi I mencapai 2.035.388 orang (9,44%), sementara penerima vaksinasi II mencapai 606.407 orang (2,81%). Target vaksinasi kelompok lansia mencapai 21.553.118 orang.

Sekilas hal ini bisa menjadi angin segar. Namun, Hariyadi tak terburu-buru memasang tampang sumringah. Ia menilai, kondisi bisnis tetap bergantung kepada mobilitas masyarakat. Menurutnya, keterbatasan pergerakan orang masih jadi sentimen negatif untuk kegiatan ekonomi.

Secara umum, ia menjelaskan, vaksinasi kepada pegawai hotel dan restoran hanya akan terbatas memberikan proteksi lanjutan untuk menjalani pekerjaan yang rawan terpapar penularan. Jadi, bukan menjadi alasan utama untuk langsung menggerakkan dunia bisnis, utamanya hotel dan restoran.

"Yang belanja kan masyarakat. Kalau soal (ekonomi) bangkit, ya tergantung masyarakatnya, kalau mereka sudah beraktivitas ya bangkit," paparnya.

Apalagi, sejauh ini proses vaksinasi pegawai hotel masih belum menyeluruh karena keterbatasan produk vaksin. Pihaknya mengakui proses vaksinasi pegawai hotel di DKI Jakarta merupakan yang paling lambat dibanding daerah lain. Saat ini, kurang lebih baru ada sekitar 1.400-an pegawai yang tervaksinasi.

Siasat Bertahan
Di tengah masa suram, beragam cara pun berusaha dilakukan sejumlah pengusaha. Untuk mempertahankan eksistensi Bakmi Naga, Susanty memaparkan, pihaknya terus mengupayakan langkah shifting dari bisnis luring menuju daring. Kini, produknya sudah bisa dibeli di platform e-commerce dan sedang menuju pendaftaran sebagai mitra dagang di ojek daring. 

Strategi itu ditujukan sebagai upaya 'menjemput bola' yang sangat berbeda dari kondisi dulu saat sebelum ada pandemi. Langkah ini juga dilakukan untuk menyiasati beragam kebijakan pembatasan operasional di restoran yang masih berlaku selama pandemi belum benar-benar tuntas.

Selain itu, Susanty juga ikut mencoba penetrasi pasar makanan beku, agar konsumen setia Bakmi Naga tetap bisa menikmati produk di mana dan kapan saja. "Hanya dengan cara merebus ikuti petunjuk masak dan bisa menikmatinya, dengan rasa dan kualitas yang sama" ujarnya.

Produk jualannya pun dibuat lebih miring, hanya seharga Rp30.000/produk agar bisa menjangkau pasar yang lebih besar lagi. Kemudian, konsep pembukaan outlet juga dirombak total, dari 80–100 m2 menjadi lebih minimalis dan modern. Konsep baru juga menghindari pusat belanja untuk menekan biaya sewa yang cukup mahal.

"Jadi kita sekarang bukanya itu lebih kepada rest areastand alone building, ruko, hingga co-working space, itu yang kita lakukan shifting-nya," katanya.

Ia berharap, serangkaian siasat ini bisa membantu menghemat dan memotong kerugian di sisi biaya operasional. Gubahan konsep outlet juga ditujukan untuk efisiensi dari sisi SDM resto Bakmi Naga.

Perubahan memang mau tak mau dilakukan. Eddy Sutanto pun aktif mendorong anggota Apkrindo untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis pada periode sulit ini, dengan menggalakkan layanan pesan-antar hingga penjualan online, agar bisnis masih bisa terus bergerak.

Namun, ia menegaskan pengusaha di bisnis resto-kafe, tak lupa memenuhi ketentuan penjualan sesuai dengan prokes yang berlaku, tanpa terkecuali. Hal itu juga ditujukan untuk menjadi daya tarik konsumen agar mampir berbelanja. Jika tidak begitu, kemungkinan besar bisnis akan semakin anjlok.

"Sejauh ini, anggota Apkrindo sudah menjalankan protokol jadi cukup baik (pendapatan.red), kalau non-asosiasi saya kurang tahu. Cuma jika tidak ada protokol kan orang pada takut, sekarang mereka sudah sangat concern (pada prokes.red)," jelas Eddy.

Bantalan Insentif
Meski begitu, Eddy mengaku, uluran tangan pemerintah tetap diperlukan. Ia mengaku mengapresiasi penuh kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha, lewat bantuan restrukturisasi kredit dan lainnya.

Hanya saja, Apkrindo juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi lewat bantuan yang bisa langsung dirasakan oleh pegawai, seperti gaji dan sejenisnya, agar bisa bertahan.

"Sebenarnya pemerintah sudah bagus memberikan (kebijakan) restrukturisasi bank, tinggal ada tambahan dalam bentuk gaji yang nyata bagi karyawan. Sementara ini untuk bantuan salary belum ada," kata Eddy.

Sementara itu, Hariyadi mengatakan, pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dana hibah pariwisata 2020 untuk tahun ini. Sekadar mengingatkan, pada 2020 Kemenparekraf menyediakan dana hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun dalam rangka menekan dampak pandemi dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata.

Dana ini termasuk bagian dari PEN guna membantu Pemda serta industri horeka yang mengalami penurunan PAD dan gangguan finansial. Dana hibah pariwisata ini ditujukan kepada Pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kab/kota berdasarkan kriteria khusus.

"PHRI sih meminta untuk dilanjutkan dana hibah (pariwisata.red) itu. Menurut pak Menteri (Parekraf.red) sih katanya akan diupayakan untuk diberikan lagi, dan sudah ada rencana untuk itu," jelas Hariyadi.

Perhotelan, lanjutnya, juga memerlukan urunan pemerintah membantu sektor usaha ketika masa pemulihan nanti. Misalnya, bantuan di sisi pembayaran utang kepada lembaga keuangan formal, karena kebijakan pahit pembatasan perjalanan membuat arus kas perusahaan melemah.

"Nanti pada saat kita mulai pemulihan, nah itu yang pemerintah harus bantu saat kita mengalami masalah pembayaran utang dan lainnya," ujar Hariyadi.

Secara umum, Ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko mengatakan, industri hotel masih lambat pulih karena menyangkut rasa aman dan nyaman dari risiko pandemi bagi konsumen. Sementara, bagi resto-kafe meski sudah beroperasi, kegiatan bisnis masih dihantui daya beli konsumen yang masih rendah dan kekhawatiran tertular corona.

Setidaknya, ia menyarankan, pemerintah bisa menyiapkan stimulan bagi industri horeka di sisi permodalan keuangan agar bisa memberikan daya tahan kepada sistem industrinya. Karenanya kebijakan PEN seperti subsidi perlu mencermati kondisi riil setiap pelaku industri horeka.

"Misalnya, pelaku usaha hotel diberikan subsidi beban bunga dan fasilitas perpanjangan masa kolektabilitas. Sedangkan, masalah bagi resto dan kafe kelas menengah-bawah adalah putaran modal kerja, sehingga subsidi lebih mengarah keringanan beban bunga atas kredit modal kerja," ujarnya.

Agus sendiri menilai, subsidi keringanan bunga pinjaman kepada industri horeka krusial diberikan dalam konteks subsidi modal kerja. Pasalnya, industri terkait masih bisa disebut belum untung karena omzet belum mencapai level saat kondisi perekonomian normal.

Sedikit lebih optimistis, ia memproyeksikan, ekobisnis horeka pada momen puasa-lebaran 2021 menurutnya masih potensial meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, meski ada pembatasan mudik oleh pusat.

Pada masa mendatang, industri horeka skala bawah hingga besar memerlukan banyak inovasi. Pemasaran digital menjadi keniscayaan untuk mulai diperkuat atau dipersiapkan dari sekarang.

Berikutnya, inovasi produk-produk dan layanannya dikembangkan dengan nilai kearifan lokal. Hal ini akan menjadi keunggulan komparatif dibandingkan luar negeri yang berimplikasi positif mengerakkan potensi ekonomi lokal beserta sumber daya dan budayanya.

"Harapan ekonomi dari industri horeka di Indonesia sangat besar ke depan, karena pasarnya adalah menjangkau konsumen lokal hingga internasional," tutup Agus. (Khairul Kahfi, Yoseph Krishna, Fitriana Monica Sari, Rheza Alfian)

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA