Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

02 Februari 2021|15:55 WIB

Bantuan Subsidi Upah Tidak Masuk APBN 2021

Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu pemerintah pusat. Saat ini, belum ada alokasi untuk program BSU
ImagePekerja menyelesaikan pembuatan bakso ikan tuna di Desa Kutawaluya, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Jumat (30/10/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran subsidi gaji/upah termin I per 23 Oktober 2020 sudah menjangkau 12.192.927 pekerja dengan total realisasi anggaran sekitar Rp14,631 triliun atau mencapai 98,30 persen. ANTARAFOTO/M Ibnu Chazar

JAKARTA – Pemerintah belum mengalokasikan anggaran bantuan subsidi upah alias BSU kepada pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku pihaknya masih menunggu apakah terdapat anggaran untuk bantuan langsung tunai ini di dalam kas negara.

“Kami masih menunggu, sementara di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan nanti kami melihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya tapi memang tidak dialokasikan di tahun 2021,” kata dia dalam rekaman yang dikutip di Jakarta, Selasa (2/2).

Sebelumnya, Ida menyebutkan terdapat sisa anggaran BSU yang belum tersalurkan. Berbagai kendala menjadi sebab bantuan masih tersisa.

Mulai dari duplikasi data, tidak validnya rekening, rekening yang tertutup karena pasif dalam jangka waktu lama, serta rekening yang tidak sesuai dengan NIK.

Untuk itu, uang yang tidak tersalurkan harus dikembalikan ke kas negara sebagai pertanggungjawaban keuangan tahun berjalan. 

"Ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan," kata Ida, Jakarta, Selasa (19/1) lalu.

Secara keseluruhan, realisasi mencapai 98,91% dengan total anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp29,4 triliun.

Rinciannya, pada termin I telah tersalurkan pada 12,29 juta penerima dengan total anggaran Rp14,7 triliun atau 99,11 dari target yang ditetapkan. Sementara, pada termin II telah disalurkan Rp14,69 triliun kepada 12,24 juta penerima, atau 98,71% dari target.

Total penerima BSU secara nasional mencapai 12,4 juta orang dengan rata-rata gaji sekitar Rp3,12 juta per bulan. Sebanyak 413.649 perusahaan memanfaatkan fasilitas ini.

Meski program BSU belum masuk dalam APBN 2021, Ida memastikan program-program reguler yang diarahkan untuk membantu pekerja akan terus dijalankan.

“Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal dan diarahkan untuk menangani dampak pandemi,” ujar Ida.

Dalam APBN 2021, perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp421,7 triliun. Adapun program yang akan dilanjutkan yaitu kartu sembako, PKH, bansos tunai, dan kartu prakerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal perihal keberlangsungan program BSU ini. Dia bilang, penerima manfaat program ini tidak melakukan belanja dan konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

Hal itu, kata dia, terlihat dari kenaikan dana pihak ketiga atau DPK di perbankan setiap pemerintah menyalurkan bantuan.

“Walau yang Rp2,4 juta kalau bayangkan teori ekonomi, pasti mereka harusnya habis untuk konsumsi. Ternyata enggak juga. Kami suspect dia kembali ke perbankan,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (12/11) tahun lalu. (Rheza Alfian)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER