Asbuton Siap Disertifikasi untuk Jangkau Dunia

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyiapkan standardisasi dan sertifikasi mutu aspal Buton  (asbuton) olahan. Pasalnya, mutu produk aspal Buton yang tidak tersertifikasi kerap menjadi penghambat pengembangan aspal ini. Padahal, sumber daya alam asal Sulawesi Tenggara itu diharapakn bisa menjangkau pasar dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono menyebut, beberapa produsen aspal buton olahan sudah melakukan tes dengan metode uji SNI. Pengujian ini dilakukan dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya untuk memenuhi standardisasi.

"Beberapa jenis aspal Buton olahan yang sudah diuji dengan Metoda Uji SNI. Yaitu B5/20 dan B50/30," jelas Agung dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (28/6)

Produksi jenis-jenis aspal Buton olahan tersebut menurutnya untuk mengganti aspal minyak. Jadi, pemerintah harus mendorong pengembangan industri aspal Buton ekstraksi penuh (full extraction) yang bersertifikasi.

Terkait hal ini menurut Agung, pemerintah daerah mengambil peran. Utamanya dalam masalah penataan IUP yang aktif baru 10%. Agar nantinya dampak pemanfaatan asbuton juga bisa  mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) aspal Buton dari tiga kabupaten Buton yang mencapai luas sekitar 30.904 hektare. Sementara itu, deposit aspal Buton sendiri mencapai luasan 37.653,78 hektare. Total cadangan aspal Buton mencapai 662.960.267 ton. Sayangnya, pemanfaatan Aspal Buton masih rendah di tanah air.

"Aspal Buton harus menjadi ikon nasional, tak hanya nasional tapi harus sampai internasional. Kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa," tambahnya.

Asisten Deputi Kemenko Maritim Bidang Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos memaparkan, pada tahap awal pemerintah akan fokus pada standardisasi aspal Buton. Standarisasi dan sertifikasi diharapkan dapat menjaga kualitas mutu produk aspal Buton.

"Kami menekankan bahwa aspal Buton sampai saat ini belum mendapat sertifkasi mutu. Presiden sudah memberikan arahan bagaimana pemanfaatan dari aspal Buton, bagaimana kita bisa mendorong untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri," tuturnya.

Berdasarkan data rencana Kementerian PUPR, penggunaan aspal Buton sangat besar dengan total panjang dan volume penanganan mencapai 999,33 km atau senilai 70.762,49 ton. Sementara itu, realisasi sepanjang 2007-2018 kurang lebih sebesar 33.986 ton per tahun.

Di sisi lain, penggunaan aspal Buton saat ini masih sangat rendah, dengan kapasitas aspal Buton nasional 924.00 ton dan rata-rata penggunaan per tahun 33.986 ton.

Sebelumnya wacana pembuatan peta jalan asbuton juga dicanangkan disusun oleh pemerintah. Langkah itu diambil untuk mendorong pemanfaaatan asbuton di dalam negeri. Jadi diharapkan ke depan ketergantungan impor aspal dapat dikurangi.

Dengan begitu, devisa dapat dihemat. Kualitas aspal pun diharap dapat terdongkrak untuk memperluas peluang asbuton diekspor ke luar negeri.

Amalyos sebelumnya juga telah mengemukakan hambatan pemanfaatan asbuton. Paling ketara adalah masalah perizinan hingga masalah logistik. Pasalnya asbuton harus diangkut dari Buton (Sulawesi Tenggara) ke Tanjung Perak untuk bisa diolah industri di Surabaya.

Biaya logistik asbuton ini mencapai 30% dari total biaya, bahkan mungkin bisa lebih. Hasil rapat menemukan biaya angkut ini bahkan lebih mahal dari biaya ekspor ke Korea dan biaya angkut ke Papua. Atas masalah ini, Amalyos menyatakan,pihaknya akan mencari cara yang lebih efisien agar harga asbuton bisa menjadi lebih kompetitif sebab, kalau soal kualitas, menurutnya hal itu tidak perlu lagi diragukan.

Asal tahu saja menurut data Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri asbuton periode 2007–2018 hanya sebesar 407.840 ton. Jumlah itu sama dengan 0,06% dari cadangan deposit asbuton.

Sementara, PT Pertamina (Persero) diketahui memproduksi aspal dari kilang minyaknya di Cilacap sebesar 300–400 ribu ton per tahun, padahal kebutuhan aspal nasional adalah sebesar 1,3–1,5 juta ton per tahun. Dengan demikian, Pertamina hanya mampu menyediakan aspal untuk kebutuhan domestik sebesar 20–30%, sisanya masih harus diimpor.

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, sejak 2016–2018, nilai impor aspal minyak per tahun mencapai rata-rata 1.107.000 ton atau senilai US$457,191 juta dengan nilai argus US$413 per ton. (Bernadette Aderi)