c

Selamat

Senin, 27 Mei 2024

EKONOMI

13 Oktober 2023

13:42 WIB

6 Perubahan di PMK 96/2023 dan Waktu Implementasi

Pemerintah menerbitkan PMK 96/2023 sebagai tindak lanjut untuk mengurangi impor barang murah yang merugikan pelaku usaha domestik, khususnya UMKM.

Penulis: Aurora K M Simanjuntak

Editor: Rheza Alfian

6 Perubahan di PMK 96/2023 dan Waktu Implementasi
6 Perubahan di PMK 96/2023 dan Waktu Implementasi
Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi. ValidNewsID/Aurora K M Simanjuntak

JAKARTA - Banjir barang impor murah di platform digital marketing alias online shop dalam negeri membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengatur ulang ketentuan mengenai importasi barang melalui online marketplace.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan pemerintah menerbitkan PMK 96/2023 sebagai tindak lanjut untuk mengurangi impor barang murah yang merugikan pelaku usaha domestik, khususnya UMKM.

"Selama ini pengiriman barang konsumsi melalui PMSE memang secara tidak langsung akan berpengaruh ke UMKM," ujarnya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (12/10).

Baca Juga: Kemendag: Ada 10 Jenis Barang Positive List, Diumumkan Oktober

Untuk diketahui, PMSE singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan kata lain, transaksi dagangnya melalui serangkaian prosedur elektronik. Sementara pelaku/pedagang disebut sebagai penyelenggara PMSE alias PPMSE.

Fadjar menyampaikan PMK 96/2023 mengatur 6 butir matriks perubahan. Dulu, ketentuan impor barang kiriman diatur dalam PMK 199/2019, dan sekarang diperbarui melalui PMK 96/2023.

6 Perubahan Soal Barang Kiriman di PMK 96/2023
Ia pun memaparkan 6 perubahan ketentuan yang diatur dalam PMK 96/2023. Pertama, PPMSE wajib bermitra dengan DJBC. Tadinya, dalam PMK 199/2023, kemitraan bersifat opsional, sekarang di PMK 96/2023 bersifat mandatory atau wajib.

"Kami wajibkan PPMSE nanti untuk lakukan kemitraan antara DJBC dan PPMSE," imbuh Fadjar.

Kedua, melalui PMK 96/2023, kedudukan PPMSE dalam sistem atau proses bisnisnya diperlakukan sebagai importir. Sementara dalam PMK 199/2019, PPMSE hanya sebagai mitra atau pihak ketiga DJBC.

Fadjar menjelaskan PPMSE selaku importir harus memenuhi kewajiban pabean terkait barang kirimannya. Di antaranya melengkapi nilai dan jumlah barang dalam dokumen pabean, serta pemenuhan dokumen larangan dan pembatasan (lartas).

"Dengan diberlakukan PPMSE sebagai importir ada konsekuensinya, termasuk pengenaan sanksi berupa denda kalau dia melakukan salah pemberitahuan terkait nilai pabean dan jumlah. Ini jadi audit kepabeanan nanti," terangnya.

Baca Juga: Teten Sebut Daftar Barang Boleh Diimpor Via E-Commerce Masih Dibahas

Ketiga, ada penambahan 4 jenis komoditas yang dikenakan tarif MFN (most-favoured-nation). Itu terdiri dari barang berupa sepeda dengan tarif bea masuk sebesar 25%-40%, jam tangan tarif bea masuknya 10%, kosmetik sebesar 10%-15%, serta komoditas besi dan baja sebesar 0%-20%.

Sebelumnya, dalam PMK 199/2023 pemerintah mengatur hanya 4 komoditas dikenakan tarif MFN. Ada tekstil dan produk tekstil atau TPT (15%-25%), alas kaki/sepatu (25-30%), tas (15-20%), dan buku (0%).

"Barang kiriman dikenakan tarif flat 7,5%. Dengan PMK 96/2023 itu nanti ada 8 komoditas dikenakan tarif MFN, 4 berdasarkan acuan PMK 199/2019, dan 4 tambahan," kata Fadjar.

Keempat, PMK 96/2023 mengatur ketentuan consignment note (CN). Ada 4 aspek, yakni barang kiriman dinyatakan sebagai pemberitahuan pabean, memiliki elemen data, mengatur perubahan atas kesalahan data, dan mengatur pembatalan impor.

"Ini untuk memperjelas hukum antara importir dan DJBC dari sisi ketentuan kepabeanan. Kalau jelas hukumnya, jika ada wanprestasi, maka konsekuensinya importir akan bertanggung jawab," tutur Fadjar.

Kelima, PMK 96/2023 mengatur bahwa sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif atau nilai pabean barang hasil perdagangan dilakukan dengan cara self assessment. Ada pula sanksi bagi importir apabila salah memberitahukan barang kiriman.

"Sekarang kita ubah, dulu official assessment menjadi self assesment dan ada konsekuensi sanksi, kalau ada kesalahan jumlah dan nilai pabean dikenakan sanksi administrasi berupa denda," ucap Fadjar.

Keenam, PMK 96/2023 juga mengatur mengenai ketentuan ekspor barang kiriman. Itu karena sebelumnya, pada PMK 199/2019 belum ada aturan mengenai eksploitasi barang kiriman.

Berlaku Mulai 17 Oktober 2023
PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman akan menggantikan PMK 199/2019. Adapun implementasi aturannya dipercepat dan akan resmi berlaku mulai 17 Oktober 2023.

Namun ada ketentuan teknis yang perlu dibenahi pemerintah terlebih dahulu. Dalam Pasal 76 PMK 96/2023, dinyatakan bahwa beleid itu baru berlaku 60 hari sejak diundangkan. Adapun PMK 96/2023 diundangkan pada 18 September 2023.

Dengan demikian, seharusnya PMK 96/2023 baru berlaku pada 17 November 2023. Oleh karena itu, Kemenkeu akan menerbitkan revisi peraturan, yang khusus mengatur mengenai perubahan waktu berlakunya peraturan menteri tersebut.

"Perlu dilakukan revisi PMK 96/2023 dan ini sudah proses harmonisasi. Insyaallah dalam waktu dekat sebelum diberlakukannya per 17 Oktober ini, sudah dikeluarkan revisi tentang pemberlakuan PMK 96/2023," ujar Fadjar.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar