Optimalisasi Jalan Tol, BPJT Berharap Masukan Dari ATI

JAKARTA - Masifnya pembangunan jalan tol saat ini menuntut peningkatan pengawasan demi optimalisasi pelayanan sarana fasilitas publik. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyambut baik pengaktifan kembali Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Diharapkan, asosiasi omo dapat menjadi mitra pemerintah, dalam memberikan pelayanan transportasi yang lebih prima ke depannya.

“Kalau dia (badan usaha.red) ada wadahnya begini kan satu suara. Nanti kepentingan mereka dibicarakan dulu di badan usaha. Ini akan lebih praktis dari pada kita (pemerintah.red) harus bicara ke banyak badan usaha. Nanti tidak efisien waktunya,” kata Herry kepada Validnews, Jumat (7/12).

Memang menurut Herry, tantangan akan semakin berat bagi industri dan pemerintah ke depannya. Tak berhenti pada pembangunan 1800 km jalan tol Trans Jawa tahun depan saja, masih ada pekerjaan rumah untuk menggarap Jalan tol Trans Sumatera hingga tahun 2024.

Untuk itu, menurutnya masukan dan evaluasi dari ATI diperlukan untuk menangani berbagai kendala di lapangan. Apalagi sebagai pihak yang juga berkepentingan anggota ATI menurutnya tak hanya tahu masalah di lapangan, namun juga diharapkan dapat memberikan solusi dari inefisiensi yang ada.

“Sebagai industri dia akan menjaga bagaimana pelayanannya baik untuk semua. Nanti dia akan mengawasi mana yang tidak baik. Jadi publik akan diuntungkan,” kata dia.

Tak hanya itu, ia berharap ATI sebagai asosiasi tak berhenti hanya sebagai wadah komunikasi. Lebih jauh lagi, ATI diharapkan memunculkan berbagai inovasi.

Seperti misalnya, terkait penanganan kerusakan jalan yang baru ditangani setelah kondisinya sudah sangat parah. Melalui diskusi dan penelitian yang terkoordinasi harapannya dapat ditemukan teknologi terbaik demi peningkatan kualitas jalan di Indonesia.

 “Yang disuarakan oleh industri ini kan pastinya lebih konkret. Jadi ini pun mewakili kebutuhan mereka. Akan baiklah buat industrinya. Industrinya sendiri juga akan semakin sehat. Paling tidak pelayanannya dulu lah,” ujar Herry.

 

 

Transformasi Digital
Kondisinya saat ini, menurut Herry pihaknya pun menyadari pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal. Masalahnya transformasi digital yang berusaha didorong demi efisiensi pelayanan jalan publik, masih tersendat-sendat dilakukan.

Absennya wadah komunikasi badan usaha dan stakeholder terkait infrastruktur jalan ini, mengharuskan pihaknya berkomunikasi dengan banyak pihak. Alhasil pelaksanaannya pun sepenggal-sepenggal saja.

“Padahal yang namanya transformasi digital itu kan harus menyeluruh satu jaringan. Selama ini kan saya dorong ke satu-satu. Begini loh harusnya CCTV itu bisa membantu operasi. Bagaimana kalau ada anomali di jalan bisa langsung ditangani,” jelas Herry.

Lebih lanjut, menurutnya, ATI dapat mempermudah penentuan konsensus terkait penerapan teknologi dalam sarana publik satu ini. Dengan demikian pelaksanaan program peningkatan efisiensi kinerja infrastruktur dapat diberlakukan secara menyeluruh oleh semua stakeholder, sehingga manfaatnya pun maksimal bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, ATI memang lebih dulu ditantang oleh pemerintah untuk dapat merumuskan tarif tol Trans Jawa. Ini penting karena sebagai badan usaha tentunya ATI pun tak mau dirugikan dalam pengelolaan tol terintegrasi di pulau Jawa ini.  

Menurut Herry, isu pertama adalah menentukan besaran tarif maksimum tol Trans Jawa. Misalnya saja, tol Merak ke Surabaya sepanjang 870 kilometer.

"Tidak harus membayar untuk sepanjang itu. Tentu, nanti dicari berapa maksimum tarifnya. Itu yang dihitung ATI," imbuhnya dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) periode 2018-2023 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dijelaskannya, Kementerian PUPR akan membuka empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yakni Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Kartasura-Salatiga, dan Wilangan-Kertosono pada pertengahan Desember 2018. Sehingga seluruh ruas menjadi tersambung dari Merak hingga Surabaya.

Dilihat dari pengembalian investasinya, ruas ini akan sama seperti integrasi tarif tol di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Ia mencontohkan, bila tarif maksimumnya 76 kilometer dikalikan 900 menjadi Rp70 ribu. Pihaknya akan membuat tarif RP15 ribu.

"Tarif untuk semua orang sama, tetapi investasinya tetap dipertahankan. Prinsipnya sama. Kalau diturunkan dan pengembalian berkurang kan nombok. Siapa yang nombok? Sehingga harus dihitung betul bersama badan usaha dan ATI," tegasnya.

Sementara untuk perhitungan, kata dia, akan sama dengan perhitungan tarif kereta. Yaitu bisa dilakukan dengan menghitung volume, yang intinya "revenue management", lalu lintasnya, tarif yang harus dibayarkan hingga nanti muncul formulasinya.

"Pak Menteri minta tarif tol dikaji cepat. Kami segera mengkaji hingga penggratisan tarif tol pada akhir tahun ini. Sampai saat ini adalah waktu untuk menggodoknya," pungkasnya.

 

Pekerja mengerjakan pembangunan Jalan Tol layang Jakarta-Cikampek II (elevated toll) di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

 

Keamanan Perjalanan
Sementara itu, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menginginkan pemerintah dan berbagai pihak terkait memperbanyak sosialisasi. Terutama kepada pengemudi untuk meningkatkan keamanan mengendara di ruas tol Trans Jawa.

"Masih butuh sosialisasi terutama bagi pengemudi truk dan bus umum," kata Djoko Setijowarno, Jumat.

Menurut dia, sosialisasi terkait keamanan mengendara merupakan hal yang penting antara lain karena mengemudi di jalan arteri berbeda dengan di jalan tol.

Ia mengemukakan, sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan, BPJT bersama operator perlu untuk meningkatkan sosialisasi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal memastikan kesiapan Tol Trans Jawa dapat digunakan pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Basuki menuturkan, pihaknya akan meninjau kesiapan tol Trans Jawa, terutama 4 ruas tol sepanjang 180 km yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2018. Keempat ruas tol tersebut yakni Tol Pemalang-Batang (33 km), Batang-Semarang (75 km), Salatiga-Solo (33 km) dan Wilangan-Kertosono (39 km).

"Progres pembangunan ruas tol Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Salatiga-Solo sudah mencapai 99 persen. Sementara itu, ruas Wilangan-Kertosono sudah mencapai 95 persen. Tinggal penyelesaian pekerjaan yang kecil-kecil, seperti median concrete barrier. Minggu depan saya akan ke sana," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BUMN Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra meyakini, pembangunan ruas jalan tol seperti Trans Jawa dan Trans Sumatra bakal membuat efek ganda yang bisa melipatgandakan aktivitas perekonomian nasional.

"Tol itu akan jalan dan bisa meng-generate (membangkitkan) ekonomi di seluruh atau di sekeliling jalan tol," kata Putra.

Ia mencontohkan, dengan menggunakan tol Trans Jawa yang kini bisa ditempuh hingga sekitar waktu 10 jam. Dengan ruas tol yang sudah tembus dari ujung ke ujung, maka barang yang dikirim dari Jawa Timur ke Jakarta atau sebaliknya juga akan tiba dengan keadaan segar.

Selain itu, ujar dia, pengiriman truk barang yang tadinya hanya satu rit sekarang bisa menjadi dua rit yang berarti juga meningkatkan produktivitas. Dirut Waskita Karya juga menuturkan mendapat pemahaman dari konsultan yang memberitahukan kepadanya bahwa ruas tol North-South di Malaysia. Setelah beroperasi lebih dari 10 tahun, ternyata juga bisa membangkitkan hingga sekitar 30 persen dari PDB negara jiran tersebut. (Bernadette Aderi)