DPR Yakin Biaya Haji Rp69 Juta Bisa Dipangkas

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menolak rencana biaya keberangkatan ibadah haji sebesar Rp69 juta. Menurutnya, masih ada poin-poin yang bisa dipangkas dan diatur ulang agar bisa lebih efisien serta hemat.

"Road map-nya harus clear, ini harus dievaluasi lagi biar lebih efisien dan efektif. Masih bisa dipangkas ini," ujar Bukhori dalam rapat bersama seluruh perangkat haji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Misalnya soal biaya penerbangan yang menjadi biaya paling besar sekitar 30% dari total biaya. 

Menurut perhitungan Bukhori, biaya penerbangan bisa ditekan sampai ke Rp26-27 juta dan tidak mencapai usulan awal sebesar Rp33 juta.

Dia menjelaskan setelah ditentukan standar biaya penerbangan kepada maskapai, baru bisa disesuaikan komponen-komponen yang akan dibebankan kepada maskapai. Seperti bahan bakar dan biaya lainnya.

Kemudian, Bukhori mengusulkan waktu jemaah berada di Arab Saudi bisa dipangkas menjadi 30 hari dari sebelumnya 40 hari. 

Dia menilai hal ini bisa dilakukan jika Indonesia mengajukan penambahan bandara di Thaif.

Arab Saudi juga sudah menyanggupi untuk membangun Bandara Thaif untuk jemaah asal Indonesia agar bisa mempercepat waktu. Bahkan, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi sempat menawarkan ke Menteri Perhubungan RI saat berkunjung ke Jakarta.

"Waktu bisa lebih efektif kalau begitu. Arab Saudi sudah menyanggupi kalau kita mau. Bukan persoalan untuk mereka membangun bandara dalam waktu sekitar enam bulan," imbuh Politisi PKS ini.

Hal lainnya seperti katering, hotel dan bus pengantar jemaah juga dinilai bisa dipangkas biayanya. Soal katering tidak harus disiapkan untuk 50 hari, tapi hanya tiga hari sebelum kedatangan dan tiga hari setelah kepulangan.

"Dengan estimasi kalau lama tinggalnya hanya 30 hari, katering bisa dipangkas menjadi 36 hari makan saja. Tidak perlu sampai 50 hari," jelasnya.

Sementara untuk biaya hotel, Bukhori menyarankan Kemenag tidak perlu mencari hotel zonasi yang dekat dengan tempat-tempat ibadah. Lantaran hotel zonasi ini membebankan biaya tambahan sebesar 30%. 

Bus pengantar juga bisa dikoordinasikan dengan pihak hotel agar disiapkan dan Kemenag tidak menyewa sendiri bus antar tersebut. Dengan begitu biaya sewa bus bisa dipangkas.

"Kalau untuk penerapannya bagi para lansia itu nanti disesuaikan lagi baiknya seperti apa di sana," ucap Bukhori.

Pelayan Maysair Terlalu Banyak
Dia menambahkan, biaya asuransi dan pelayanan Masyair masih bisa diubah dengan mengurangi jumlah pelayan masyair. Bukhori memandang pelayan Maysair yang berjumlah 2.975 orang terlalu banyak.

"Asuransi kesehatan ini ada yang double karena ada anggaran asuransi dan perlindungan kesehatan. Kemudian pelayan Masyair menurut saya bisa diturunkan cukup 2.000 saja," beber dia.

Kalau semua hal tersebut bisa dipangkas, Bukhori yakin biaya keberangkatan haji bisa ditekan sampai Rp80 juta. Dengan jumlah itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah hanya Rp30-40 juta.

"Intinya kita harus negosiasi secara faktual. Dengan perhitungan itu menurut saya masih ideal," tutur Bukhori.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, berharap ada peninjauan kembali soal total biaya haji yang dibebankan kepada jemaah. 

Dia juga meyakini masih banyak elemen yang bisa dibuat lebih efisien.

"Sebenarnya kalau naik kami memaklumi karena harga makin naik dan fasilitas naik juga, tapi kalau kenaikannya sangat luar bisa karena dua kali lipat, nah itu jadi persoalan, " kata Wulan.

Menurut Wulan, Kemenag juga seharusnya mensosialisasikan rencana biaya haji ini dari jauh-jauh hari jika ada kemungkinan kenaikan. 

Jika informasi disampaikan secara mendadak banyak jemaah haji yang terancam batal berangkat karena tidak memiliki biaya tambahan.

"Persentase yang dibebankan pada jemaah dari 40,5% menjadi 70% ini belum saatnya. Kalau menang ada perubahan harusnya sosialisasi terlebih dahulu jangan dadakan seperti ini," tutur Wulan.

Sejauh ini, mayoritas fraksi di Komisi VIII DPR RI menolak rencana biaya keberangkatan haji tahun 2023 sebesar Rp69 juta. Kebanyakan menganggap biaya sebesar itu membebankan jemaah.